TOPMEDIA – Isu kesehatan jiwa anak dan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai mengintegrasikan program kesehatan jiwa ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Tito saat rapat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Tito menyadari bahwa kemampuan fiskal tiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada intervensi dari pemerintah pusat agar program tetap dapat berjalan di daerah dengan kapasitas anggaran terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya membangun pemahaman kepala daerah mengenai urgensi isu ini. “Nanti kita akan undang, supaya mereka wajib hadir,” tegasnya, merujuk pada rencana pertemuan virtual khusus dengan para kepala daerah.
Kemendagri, lanjut Tito, akan mengawal agar program kesehatan jiwa anak dan remaja masuk dalam kebijakan daerah dan APBD.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah penerbitan surat edaran terkait peran Pemda dalam isu ini.
Dalam penyusunan kebijakan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, dan Kemenko PMK.
“Katakanlah Kementerian PPPA, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya,” ujar Tito.
Sebagai bentuk dorongan tambahan, Tito mengusulkan adanya mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal.
Menurutnya, langkah ini dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu yang kerap terabaikan ini. (*)
