TOPMEDIA, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026). Langkah ini merupakan upaya pemerintah menempatkan PTS bukan sekadar sebagai pelengkap pendidikan tinggi, melainkan bagian integral dari strategi jangka panjang negara.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa PP-PTS bukan merupakan bantuan pendidikan yang bersifat jangka pendek. Ia menyebut program ini sebagai instrumen strategis untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia yang saat ini baru menyentuh angka 32 persen.
“Penguatan PTS merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem perguruan tinggi yang inklusif dan berkeadilan. Kita harus memastikan kualitas pendidikan tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tapi merata,” kata Badri.
Urgensi ini didasari fakta lapangan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak memiliki daya tampung yang cukup untuk menyerap seluruh lulusan sekolah menengah atas (SMA). Alhasil, penguatan kapasitas PTS menjadi harga mati agar akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok nusantara.
Jika menilik data beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah terhadap program ini menunjukkan grafik yang mendaki tajam. Pada tahun 2024, program ini baru menjangkau 60 PTS. Setahun kemudian, jumlahnya melonjak hingga 240 persen menjadi 403 PTS.
Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Mukhamad Najib, menjelaskan bahwa untuk tahun 2026, fokus program akan dipertajam melalui dua skema utama yang menyasar kebutuhan spesifik kampus.
Yang pertama adalah Skema A untuk penguatan kualitas pembelajaran. Hal ini ditujukan bagi PTS berkapasitas kecil hingga menengah. Fokus utamanya adalah pembenahan sarana dan prasarana pendidikan guna menstandarisasi proses belajar-mengajar.
Yang kedua adalah Skema B untuk peningkatan daya saing dan relevansi lulusan. Hal ini diarahkan untuk PTS yang sudah memiliki kapasitas besar. Fokusnya bergeser pada penguatan keunggulan spesifik institusi dan memastikan lulusannya terserap secara relevan di dunia kerja.
Satu hal yang menarik dalam peluncuran tahun ini adalah diperkenalkannya Skema Kemitraan. Melalui skema ini, Kemdiktisaintek mendorong terjadinya simbiosis antara kampus-kampus besar dengan kampus yang masih berkembang.
“Ada masa di mana PTS harus berkompetisi, tetapi tidak selamanya. Kini saatnya berkolaborasi. PTS yang sudah unggul diharapkan membina PTS di bawahnya agar bisa bersama-sama menuju kualitas global,” kata Najib.
Semangat kolaborasi ini diharapkan dapat menghapus sekat-sekat isolasi antar-institusi yang selama ini kerap terjadi karena persaingan memperebutkan calon mahasiswa.
Mengingat dana yang dikucurkan adalah amanat publik, pemerintah menerapkan sistem seleksi dan evaluasi yang ketat. Penilaian dilakukan mulai dari tahap administratif, substantif, hingga kelayakan program.
Penerima bantuan diwajibkan menjamin keberlanjutan sarana yang telah diberikan. Pemerintah tak ingin bantuan ini hanya menjadi monumen mati, melainkan harus berdampak nyata pada peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan.
Bagi pengelola perguruan tinggi yang ingin mengetahui rincian lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendaftaran, informasi lengkap telah disediakan melalui laman resmi https://pppts.kemdiktisaintek.go.id/.
Dengan PP-PTS 2026, wajah pendidikan tinggi Indonesia diharapkan tidak lagi tampak pincang. Harapannya di masa depan, seorang mahasiswa yang menempuh studi di PTS pelosok daerah akan mendapatkan kualitas pembelajaran yang setara dengan mereka yang berada di kota-kota besar. (*)
