TOPMEDIA – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberikan apresiasi atas inovasi Kampung Pancasila yang diinisiasi Pemerintah Kota Surabaya.
Program ini tidak hanya menjadi wadah gotong royong warga dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak pemulihan ekonomi berbasis komunitas dan kewirausahaan warga.
Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Kamtibmas Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Kamis (11/9/2025).
Teguh menilai bahwa kolaborasi masyarakat Surabaya dalam membangun Kampung Pancasila bisa menjadi role model nasional untuk meningkatkan keamanan sekaligus kemandirian ekonomi.
Teguh menyebut, Surabaya telah menurunkan lebih dari 6.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping di 1.361 RW untuk memperkuat Kampung Pancasila.
Program ini memiliki empat bidang utama, mulai dari keamanan, ketertiban, hingga pemberdayaan masyarakat.
Di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Wonokromo dan Pabean Cantian, warga terbukti mampu mencegah potensi kerusuhan berkat kolaborasi antarwarga.
Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Pancasila tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga membangun jejaring sosial yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan usaha mikro dan UMKM lokal.
Dalam paparannya, Teguh menegaskan perlunya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar Kampung Pancasila bisa berjalan lebih efektif.
SOP tersebut mencakup tata kelola petugas, manajemen sarana-prasarana, hingga sistem pelaporan. Jika sudah matang, SOP Surabaya bisa dijadikan contoh nasional.
Menariknya, keberadaan lebih dari 9.000 Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di seluruh RT Surabaya juga menjadi modal sosial besar yang bisa dikembangkan.
Tidak hanya menjaga lingkungan, pos-pos ini bisa disinergikan dengan Pos Perlindungan Masyarakat (Poslinmas) serta difungsikan sebagai pusat kegiatan kewirausahaan warga, pelatihan digital, atau ruang promosi UMKM lokal.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa tujuan utama Kampung Pancasila adalah memastikan setiap warga merasa aman dan nyaman.
Namun, lebih dari itu, Eri menekankan bahwa program ini harus melibatkan semua elemen, termasuk generasi muda dan pelaku usaha kecil.
“Kerukunan dan keguyuban masyarakat adalah modal utama. Kota ini akan kuat kalau kampungnya kuat. Dari kampunglah tumbuh keamanan, solidaritas, hingga kreativitas ekonomi,” ujarnya.
Eri menjelaskan, sejak diluncurkan pada Juni 2025, Kampung Pancasila terbukti berperan penting saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025.
Warga dari berbagai kawasan mampu menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Ke depan, ia memastikan pola pengamanan di kampung-kampung ini juga akan diarahkan untuk mendukung pusat ekonomi kota.
Lebih jauh, Pemkot Surabaya melihat Kampung Pancasila sebagai ekosistem baru.
Selain menjaga keamanan, ia bisa menjadi wadah pengembangan entrepreneur muda, Gen Z, dan UMKM berbasis komunitas.
Dengan dukungan SOP yang jelas, setiap kampung bisa mengelola program ekonomi produktif seperti:
pelatihan kewirausahaan,
pengembangan produk lokal,
pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran,
hingga kerja sama antar-RT dalam membangun koperasi atau marketplace berbasis komunitas.
Konsep ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi Surabaya pasca kerusuhan dan memperkuat daya saing wirausaha lokal.
Kemendagri berencana mengkaji SOP Kampung Pancasila Surabaya untuk kemudian dijadikan percontohan nasional.
Jika berhasil diadaptasi di daerah lain, program ini bisa menjadi formula sinergis antara keamanan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Dengan landasan gotong royong dan nilai Pancasila, Surabaya memberi bukti bahwa keamanan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan.
Kampung yang aman akan menumbuhkan iklim investasi dan usaha yang sehat, sementara ekonomi warga yang kuat akan semakin memperkokoh keamanan lingkungannya.
