TOPMEDIA – Pemerintah Jepang mengambil langkah besar dengan melepas cadangan minyak strategis dalam jumlah sangat besar sebagai respons terhadap ancaman terganggunya pasokan energi global. Situasi ini dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz yang terdampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan bahwa pelepasan cadangan dimulai sejak Kamis (26/3/2026), dengan total sekitar 80 juta barel minyak yang dialirkan ke kilang dalam negeri. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan energi nasional selama kurang lebih 45 hari.
Langkah ini diambil karena Jepang sangat bergantung pada impor minyak, terutama dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan tersebut bahkan mencapai lebih dari 90 persen, sehingga gangguan di jalur utama seperti Selat Hormuz langsung berdampak besar terhadap pasokan energi negara tersebut.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah tetap mempertahankan subsidi bahan bakar agar harga bensin tidak melonjak tajam. Saat ini, harga dijaga di kisaran 170 yen per liter, setelah sebelumnya sempat menyentuh angka lebih tinggi.
Menteri Perdagangan Ryosei Akazawa menjelaskan bahwa distribusi cadangan akan difokuskan untuk menjaga kebutuhan industri domestik. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan lanjutan.
“Namun, situasinya mungkin agak berbeda untuk cadangan bersama dengan negara-negara penghasil minyak. Kami bermaksud untuk terus memantau perkembangan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan kasus per kasus,” kata Akazawa.
Secara keseluruhan, Jepang memiliki tiga jenis cadangan minyak, yaitu cadangan pemerintah, cadangan milik swasta, dan cadangan bersama dengan negara produsen. Cadangan nasional mampu menopang kebutuhan hingga 144 hari, sektor swasta sekitar 99 hari, sementara cadangan bersama hanya cukup untuk sekitar delapan hari.
Dampak krisis energi ini juga mulai terasa di sejumlah negara Asia. Beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam mengalami tekanan pasokan, bahkan hingga terjadi kelangkaan bahan bakar di sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat Jepang berada dalam posisi sulit antara memenuhi kebutuhan dalam negeri atau membantu negara lain yang terdampak.
Meski demikian, pemerintah Jepang menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada stabilitas energi domestik. Bantuan ke negara lain akan dipertimbangkan secara selektif, tergantung pada tingkat urgensi dan ketersediaan pasokan.
Di sisi lain, Jepang juga memperkuat kerja sama energi dengan negara produsen melalui skema penyimpanan bersama. Dalam sistem ini, minyak milik negara produsen disimpan di Jepang agar dapat digunakan dengan cepat saat kondisi darurat.
Perusahaan energi seperti Inpex Corp. turut berupaya mencari alternatif pasokan, termasuk dari kawasan Asia Tengah. Selain itu, setelah pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Maret 2026, peluang peningkatan impor minyak dari AS juga mulai dibahas.
Meski situasi global memanas, Jepang memilih untuk tidak mengirim pasukan ke wilayah konflik. Pemerintah tetap berpegang pada konstitusi pascaperang dan mengedepankan jalur diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan.
Di dalam negeri, kekhawatiran masyarakat sempat meningkat hingga memicu potensi aksi pembelian berlebihan, termasuk untuk kebutuhan seperti tisu toilet. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
“Harap beli hanya jumlah biasa yang dibutuhkan,” ujar Ketua asosiasi, Morio Ishizuka.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan stabilitas sosial di tengah situasi global yang tidak menentu. (*)
