TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan sejumlah tim strategis, mulai dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), hingga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan bertajuk “Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Transaksi, dan Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kota Surabaya” ini berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12/2025).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya HLM sekaligus menyampaikan paparan utama. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Surabaya serta para pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, dan mitra terkait lainnya.
Sejumlah narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, hingga perwakilan perguruan tinggi turut menyampaikan paparan terkait isu-isu strategis daerah.
Materi yang dibahas meliputi evaluasi inflasi akhir tahun, proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengawasan distribusi bahan pangan, hingga strategi memperkuat ketahanan pangan di Kota Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, HLM ini menjadi forum penyelarasan langkah seluruh tim strategis agar bergerak dalam satu irama. Menurutnya, TPID, TP2DD, TPAKD, dan tim percepatan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi harus berjalan beriringan dengan digitalisasi transaksi dan peningkatan akses keuangan. Akses keuangan sangat penting untuk mendukung permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika seluruh elemen bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan guna mengevaluasi output dan outcome dari masing-masing tim. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah konkret ke depan, mengingat peran setiap tim saling menopang.
Dalam konteks pengendalian inflasi, digitalisasi disebut harus terintegrasi dengan data kebutuhan komoditas yang tercantum dalam indeks dan neraca komoditas daerah. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pemenuhan kebutuhan pasar secara tepat.
“Ketika lokasi distribusi, produsen, hingga jalur pasok diketahui dengan jelas, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat memastikan ketersediaan barang di lapangan. Inilah upaya mempertemukan data dengan kondisi riil,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga mengungkapkan, berdasarkan paparan Kepala OJK, sinergi lintas tim yang dibangun Pemkot Surabaya mendapat perhatian di tingkat nasional. Berbagai inisiatif yang dijalankan bahkan memperoleh apresiasi dari OJK.
“Langkah Surabaya dalam mengintegrasikan berbagai elemen untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai sejalan dengan agenda nasional,” terangnya.
Upaya menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga diawali dengan pemetaan neraca komoditas kebutuhan pokok utama. Setelah komoditas prioritas ditentukan, harga dipetakan mulai dari tingkat produsen hingga harga jual di pasar.
“Ketika harga di tingkat produsen sudah diketahui, Tim Pengendalian Inflasi yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian memastikan stok tersedia dan mencegah kenaikan harga di luar batas kewajaran,” paparnya.
Dengan pembagian tugas yang jelas, pengendalian inflasi diharapkan berjalan efektif. Inflasi yang terjaga akan memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga pergerakan ekonomi Surabaya tetap tumbuh.
“Peran tim-tim ini sangat strategis dalam mendukung Asta Cita Presiden. Ketika pasokan pangan aman dan harga stabil, daya beli terjaga, kebutuhan pokok terpenuhi, dan angka kemiskinan dapat ditekan,” tuturnya.
Saat ini, kinerja ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 85,6 persen, nilai investasi mencapai Rp40,48 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 berada di angka 5,5 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 3,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,84 persen, serta Gini Rasio menurun menjadi 0,369.
Namun demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, bukan semata kerja Pemkot Surabaya. Peran BI, OJK, BPS, Kejaksaan, Kepolisian, dan perguruan tinggi dinilai sangat signifikan.
“Pertumbuhan ekonomi Surabaya saat ini berada di kisaran 5,5 persen. Target ke depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen. Dengan pergerakan ekonomi bruto sekitar Rp700 triliun, potensi pertumbuhan seharusnya bisa lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan data ekspor-impor dari sektor kepelabuhanan dan logistik yang masih menjadi kendala dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi secara akurat. Karena itu, Pemkot Surabaya bersama BI dan OJK akan mengambil peran aktif dalam validasi data tersebut.
“Surabaya adalah kota jasa dan gerbang utama Indonesia Timur. Potensi ekonominya sangat besar dan harus didukung oleh data yang akurat,” pungkasnya.
