TOPMEDIA-Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani masyarakat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan alasan di balik pengajuan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah senilai Rp452 miliar yang masuk dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan oleh dinamika ekonomi, bukan karena buruknya kinerja pemerintah daerah.
“Kami ingin mendorong pembangunan tanpa harus menaikkan pajak. Pemerintah harus bisa berkorban demi kepentingan rakyat,” ujar Wali Kota Eri, Jumat (22/8/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan pajak atau mencari pembiayaan alternatif untuk menutup kekurangan anggaran.
Pemkot Surabaya memilih opsi kedua guna menghindari potensi gejolak sosial akibat beban ekonomi tambahan pada masyarakat.
Pinjaman daerah yang diajukan akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis, antara lain:
-
Pembangunan Jalur Lingkar Barat (JLB),
-
Pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik,
-
Diversi saluran Gunungsari,
-
Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU),
-
Penanganan genangan air dan sistem drainase kota.
“Untuk proyek seperti diversi saluran Gunungsari, fokus awalnya adalah pembebasan lahan. Ini penting agar pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai dan tidak terhambat,” jelas Eri.
Pemerintah Kota Surabaya memandang infrastruktur sebagai pendorong utama perputaran ekonomi daerah.
Dengan membangun akses jalan, penerangan, dan sistem pengairan yang memadai, Wali Kota meyakini arus investasi akan meningkat.
“Kalau jalan dan fasilitas transportasi kita lengkap, maka orang akan datang, investasi masuk, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD. Ujungnya, dana itu akan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, terutama yang kurang mampu,” paparnya.
Skema pembiayaan ini telah melalui kajian mendalam dan proses koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta DPRD Surabaya.
Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menyetujui pengajuan pinjaman sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan kota.
Wali Kota Eri menekankan bahwa kebijakan ini tidak diambil secara sepihak.
“Semua langkah kami telah melewati proses evaluasi bersama. Kami pastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Wali Kota Eri Cahyadi mengajak kepala daerah lain di seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan skema serupa.
Menurutnya, menaikkan pajak bukanlah satu-satunya cara untuk menambah anggaran pembangunan.
“Hingga saat ini, sebanyak 92 kota di Indonesia telah mengikuti langkah pembiayaan alternatif seperti ini. Artinya, model ini bisa direplikasi, selama pelaksanaannya diawasi dengan baik dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
