TOPMEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya.
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekda Kota Surabaya ini merupakan upaya penguatan tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi.
Berdasarkan data per 18 Februari 2026, terdapat 87 SPPG di kota ini, di mana 67 di antaranya telah beroperasional dan melayani masyarakat, sedangkan sisanya masih dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.
Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG lainnya didorong untuk segera melengkapi sertifikasi sebagai bentuk komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan pentingnya kegiatan monitoring dan evaluasi ini.
“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut, guna mempercepat pemenuhan persyaratan dan meningkatkan kualitas layanan.
Lilik menambahkan bahwa sinergi lintas sektor akan terus diperkuat. “Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya. (*)
