TOPMEDIA – Presiden RI yang disebut dengan julukan bapak pembangunan, Presiden RI ke-2 Soeharto diusulkan diberi Gelar Pahlawan Nasional.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal polemik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Keputusan tersebut finalnya ada di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), bukan di Kementerian Sosial, dibawah Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan terang Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan kewenangan kementeriannya di Kementerian Sosial hanya berperan sebagai pengusul teknis yang meneruskan nama-nama tokoh dari pemerintah daerah ke tingkat pusat.
Setelah itu, pengkajian dan keputusan berada di tangan tim independen Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa.
“Itu bukan keputusan saya pribadi. Kami hanya meneruskan usulan dari daerah, lalu dibahas di tingkat pusat. Keputusannya ada di Dewan Gelar yang diketuai Pak Fadli Zon,” ujar Gus Ipul di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10/2025).
“Ya, nanti akan di Dewan Gelar dan akan diteruskan ke Presiden,” lanjutnya.
Menurut Gus Ipul nama Soeharto merupakan usulan dari banyak tokoh yang diajukan tahun ini. Di antara yang diusulkan juga ada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh buruh Marsinah, serta sejumlah pejuang daerah dari berbagai provinsi.
“Yang kita kirim banyak sekali, salah satunya Pak Soeharto. Ada juga Gus Dur, Marsinah, dan tokoh-tokoh lain. Semua akan dibahas di Dewan Gelar sebelum diteruskan ke Presiden,” jelasnya.
Adapun berkas-berkas dan paparan ke Dewan Gelar telah diserahkannya. Keputusan final akan disampaikan ke Presiden Prabowo setelah proses kajian selesai.
“Kami sudah serahkan langsung ke Pak Fadli Zon. Nanti keputusan akhirnya tetap di Dewan Gelar dan akan diteruskan ke Presiden,” imbuhnya.
Gus Ipul sebelumnya memastikan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional telah melalui proses sidang berulang-ulang.
Dia menyebut pembahasan dilakukan oleh Dewan GTK lewat mekanisme tertentu. Fakta dilapangan tentang penolakan pun Gus Ipul mengaku telah mendengar masyarakat yang keberatan dengan gelar pahlawan yang akan disematkan kepada Soeharto. Namun, menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal biasa.
“Ya, berbeda pendapat boleh kan, jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses itu. Nah, semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar,” tegasnya. (*)
