TOPMEDIA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa. akan melakukan percepatan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan pangan bagi 8,4 juta jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok Jatim.
“Sertifikasi SPPG ini terus kami maksimalkan sesuai standar nasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ini soal jaminan kualitas,” tegas Khofifah di Surabaya, Jumat (20/2).
Khofifah menyebut, hingga 18 Februari 2026, data menunjukkan progres yang signifikan. Sebanyak 1.214 SPPG di Jatim telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, standarisasi dapur umum MBG ini juga diperkuat dengan aspek profesionalisme dan keamanan tingkat tinggi. Yakni: 795 SPPG telah memiliki tenaga masak bersertifikat chef, 137 unit bersertifikat halal, 99 unit tersertifikasi HACCP (analisis bahaya dan pengendalian titik kritis) dan 83 unit menerapkan standar internasional ISO 22000 untuk manajemen keamanan pangan.
“Harapan kita, semua persyaratan yang diminta BGN bisa terpenuhi 100 persen. Kita ingin anak-anak Jatim mendapatkan asupan yang tidak hanya bergizi, tapi juga higienis,” lanjutnya.
Sementara itu, data kesiapan MBG Jatim per Februari 2026 mencatat bahwa total penerima manfaat saat ini mencapai 8.415.882 jiwa dengan total unit SPPG mencapai 3.339 (3.125 operasional, 214 persiapan)
Ribuan SPPG di Jatim itu mempekerjakan total 145.946 petugas dengan 1.427 SPPG sudah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Hasilnya, 91,3 persen SPPG di Jatim dinyatakan memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Meski demikian, Khofifah menyatakan Pemprov Jatim tetap memasang kewaspadaan tinggi.
Menanggapi adanya kasus keracunan pangan di beberapa titik, Khofifah langsung membentuk Tim Gerak Cepat (TGC). Tim ini bertugas melakukan surveilans ketat mulai dari pemeriksaan sampel air hingga spesimen klinis di lokasi kejadian.
“Kami melakukan langkah preventif dengan melatih 50.650 penjamah makanan atau sekitar 76,3 persen dari total petugas, soal prosedur keamanan pangan. Kami juga tekankan Lima Kunci Keamanan Pangan, yakni kebersihan, pemisahan bahan mentah-matang, memasak sempurna, suhu aman, dan bahan baku air yang bersih,” papar Khofifah.
Sebagai penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG yang diduplikasi hingga ke 38 kabupaten/kota.
Bahkan, Jatim sudah menyiapkan lahan untuk pengembangan 167 unit SPPG baru. Fokusnya adalah memperkuat layanan di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis berat, seperti daerah pegunungan di Ponorogo hingga wilayah kepulauan di Sumenep.
Dengan skema ini, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan kualitas makanan antara sekolah di kota besar dengan sekolah di pelosok desa. (*)
