TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memacu peningkatan tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur serta peningkatan layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas dan mendorong transformasi pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Sepanjang 2025, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggulirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.
Salah satunya dengan menggelar webinar bertema “Menegakkan Disiplin, Membangun Integritas: Peran ASN dalam Pembinaan dan Pelayanan Prima di Kota Surabaya” pada April 2025.
Kegiatan ini diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya sebagai upaya memperkuat kedisiplinan dan integritas birokrasi.
Wali Kota Eri menegaskan, ASN wajib memahami batasan yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk menjauhi praktik korupsi dan pungutan liar.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika pemerintah hadir secara bersih, transparan, dan mampu mengayomi masyarakat.
Selain pembinaan internal, Pemkot Surabaya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan edukasi serta sosialisasi penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan pencegahan gratifikasi.
Program ini diikuti seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala bidang, camat, hingga lurah.
Cak Eri juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan praktik pungli, dengan disertai bukti yang jelas agar dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa imbauan tersebut berlaku hingga tingkat RT/RW, dengan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022.
Dalam rangka memperkuat pelayanan bersih, Pemkot Surabaya turut mengintensifkan kampanye pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kampanye ini sejalan dengan diterbitkannya Perwali Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi. Regulasi tersebut menjadi pedoman ASN untuk menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi.
Sosialisasi dilakukan secara masif melalui media sosial, banner, poster, dan flyer, serta ditempatkan di berbagai titik layanan publik seperti kelurahan, kecamatan, rumah sakit, sekolah, MPP, dan Sentra Pelayanan Publik (SPP).
Tujuannya menegaskan bahwa seluruh layanan publik di Surabaya tidak dipungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
Wali Kota Eri menegaskan akan menindak tegas jajarannya jika terbukti melakukan pungli atau gratifikasi.
Bahkan, seluruh pegawai Pemkot Surabaya mulai PNS, PPPK, hingga petugas lapangan diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai untuk tidak menerima maupun meminta imbalan dalam pelayanan.
Dalam mendukung kebijakan berbasis bukti, Pemkot Surabaya mengimplementasikan sistem “one data, one map, one policy”.
Sistem ini menekankan penggunaan data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Implementasi sistem tersebut menunjukkan hasil nyata. MPP Siola, misalnya, mencatat kinerja 100 persen tepat waktu dari 115.205 berkas layanan.
Selain itu, layanan diperluas melalui SPP di berbagai lokasi serta digitalisasi perizinan lewat SSW ALFA yang dapat diakses secara daring.
Ketua APEKSI itu menegaskan, peran ASN tidak berhenti pada urusan administrasi, melainkan turut berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menutup dengan menekankan percepatan transformasi SDM unggul sebagai kunci Surabaya menuju kota berkelas dunia.
