TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar silaturahmi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Premanisme bersama para pengusaha kafe dan restoran di Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, serta pelaku usaha kuliner di Kota Pahlawan.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mensosialisasikan peran Satgas Penanganan Premanisme sekaligus penerapan sistem parkir portal dan digital.
Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi para pengusaha dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya di Surabaya.
Eri Cahyadi menegaskan, pengusaha yang mengalami gangguan, intimidasi, atau ketidaknyamanan saat pembangunan maupun pengelolaan parkir akibat ulah oknum tertentu dapat langsung melapor ke Satgas Penanganan Premanisme.
“Satgas ini melibatkan seluruh unsur Forkopimda Kota Surabaya. Begitu ada laporan, kami turun bersama dan bertindak cepat. Targetnya, dalam waktu 2×24 jam persoalan sudah tuntas dan pelaku diamankan,” tegas Eri.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu memastikan layanan Satgas Penanganan Premanisme tidak dipungut biaya. Ia mengimbau para pengusaha untuk segera menghubungi Call Center 112 atau Call Center Polri 110 apabila menemui tindakan yang meresahkan.
“Tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan pelaku usaha. Pengusaha membayar pajak, dan pajak itu kembali ke masyarakat dalam bentuk sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Amanah ini wajib kami jaga,” ujarnya.
Cak Eri juga menjelaskan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah yang menjadi bagian dari Satgas Penanganan Premanisme telah bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sengketa sertifikat tanah. Salah satu kasus bahkan sudah memasuki proses hukum di pengadilan.
“Begitu ada laporan, langsung kami proses hingga tuntas. Sekarang sudah masuk tahap pembuktian di pengadilan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya mendorong seluruh pengusaha kafe dan restoran untuk menerapkan sistem parkir non-tunai melalui portal parkir atau mesin digital EDC.
Sistem ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan kenyamanan bagi pemilik usaha maupun pengunjung.
“Bagi yang punya lahan parkir sendiri, silakan gunakan sistem non-tunai. Bisa dengan gate system atau EDC yang mendukung QRIS dan kartu uang elektronik. Ini lebih rapi dan transparan,” imbau Cak Eri.
Ia menambahkan, penerapan parkir digital akan membangun kepercayaan antara pengusaha, pengunjung, dan pemerintah kota. “Transaksi non-tunai menciptakan transparansi, kepercayaan, dan memperkuat pembangunan Surabaya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Apkrindo Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyambut positif sosialisasi tersebut. Menurutnya, keberadaan Satgas Penanganan Premanisme menjadi angin segar bagi pelaku usaha, khususnya kafe dan restoran.
“Kami berharap ke depan semuanya lebih tertib dan aman, tanpa gangguan premanisme. Jika investasi aman, otomatis Pendapatan Asli Daerah juga meningkat,” ujar Ferry.
Ia mengakui, sebelumnya Apkrindo kerap menerima keluhan dari pengusaha, terutama yang beroperasi di luar pusat perbelanjaan, terkait gangguan oknum tertentu. Dengan adanya Satgas ini, para pengusaha kini memiliki saluran resmi untuk melapor.
“Sekarang pengusaha tidak perlu takut. Kalau ada gangguan, silakan lapor. Apkrindo mendukung penuh langkah Pemkot dan Forkopimda dalam memberantas premanisme di Surabaya,” pungkasnya.
