TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) pada Jumat (30/1/2026).
Kerja sama yang diteken langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para rektor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa agar penyaluran bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, melalui skema MoU tersebut, pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi penerima beasiswa akan ditangani langsung oleh Pemkot Surabaya bersama pihak perguruan tinggi.
Dengan demikian, mahasiswa asal Surabaya tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi secara gratis melalui kolaborasi yang terstruktur dan terkontrol.
Berdasarkan hasil evaluasi data sebelumnya, Pemkot Surabaya menemukan fakta bahwa banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tidak lolos seleksi PTN dan akhirnya melanjutkan pendidikan di PTS.
Saat ini, sekitar 10.000 mahasiswa PTS terancam putus kuliah akibat kesulitan membayar biaya pendidikan.
Bahkan, sebagian di antaranya tercatat menunggak pembayaran, hampir dikeluarkan, atau telah lulus namun masih memiliki tunggakan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sebelumnya belum sepenuhnya menyentuh kelompok sasaran.
Mayoritas mahasiswa dari keluarga desil ekonomi 1 hingga 5 justru berada di PTS. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya agar mereka tetap dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Program Beasiswa Pemuda Tangguh juga menegaskan implementasi kebijakan Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin.
Artinya, apabila satu keluarga miskin telah memiliki anggota yang lulus sarjana, maka bantuan pada tahun berikutnya akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan lulusan penerima beasiswa mampu menyelesaikan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Dalam proses evaluasi, ditemukan pula ketidaksesuaian jalur masuk mahasiswa penerima beasiswa.
Meski Peraturan Wali Kota mengatur jalur prestasi sebagai dasar penerimaan, pada praktiknya terdapat mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Hal ini kemudian dibahas secara mendalam bersama para rektor.
Pemkot Surabaya menyepakati bahwa mahasiswa dari keluarga tidak mampu tetap akan mendapatkan pembiayaan, meskipun masuk melalui jalur mandiri, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama pihak kampus.
Namun, ditemukan pula manipulasi data, mulai dari status pekerjaan orang tua hingga penghasilan yang sengaja diubah agar memenuhi kriteria tertentu.
Ketidaksinkronan data ini berdampak pada besaran UKT yang tidak proporsional dan menimbulkan ketidakadilan.
Pemkot mengapresiasi keterbukaan para rektor dalam melakukan evaluasi dan pembenahan.
Praktik manipulasi data ditegaskan tidak boleh terulang demi menjaga keadilan dan akuntabilitas program beasiswa.
Pada tahun 2025, jumlah penerima Beasiswa Pemuda Tangguh tercatat sebanyak 5.168 mahasiswa, dengan sekitar 880 di antaranya berasal dari jalur mandiri atau sekitar 17 persen.
Ke depan, jalur prestasi melalui seleksi nasional akan menjadi satu-satunya jalur yang diakui sebagai dasar pemberian beasiswa. Jalur mandiri yang identik dengan sumbangan tidak lagi menjadi acuan.
Melalui MoU yang akan ditandatangani, Pemkot Surabaya menegaskan komitmen untuk mewujudkan sistem beasiswa yang adil, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata serta prestasi akademik.
Mahasiswa yang telah terlanjur masuk dan terbukti berasal dari keluarga tidak mampu tetap dijamin pembiayaannya hingga lulus, dengan catatan tidak mengulangi pelanggaran data.
Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran agar manfaat beasiswa dapat dirasakan lebih luas.
Pemkot Surabaya menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah menjangkau sebanyak mungkin warga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai Pancasila.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkot Surabaya memastikan akses pendidikan tinggi bagi warga Kota Pahlawan tidak hanya gratis, tetapi juga berkeadilan dan tepat sasaran, sehingga lulusan mampu memberi kontribusi nyata bagi keluarga dan masyarakat.
