TOPMEDIA – Kepastian pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai menemui titik terang. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyusun peta kebutuhan aparatur secara nasional sebelum menentukan waktu dan jumlah formasi yang akan dibuka.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa saat ini 48 kementerian dan lembaga diminta segera melakukan analisis kebutuhan pegawai. Langkah ini dinilai penting untuk memetakan posisi mana saja yang membutuhkan pengisian baru, termasuk jabatan yang memerlukan regenerasi dalam beberapa tahun ke depan.
Rini menegaskan, perhatian pemerintah tidak hanya pada penambahan pegawai, tetapi juga pada penyesuaian struktur jabatan agar selaras dengan kebutuhan masa depan birokrasi. Ia menyebut regenerasi ASN, termasuk memberi ruang bagi lulusan baru, menjadi salah satu fokus utama.
Kementerian dan lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diwajibkan melakukan pemetaan serupa. Menurut Rini, seluruh perencanaan formasi harus sejalan dengan agenda prioritas pemerintah, termasuk program Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.
Terkait jadwal seleksi CPNS 2026, Rini memberi sinyal bahwa rekrutmen paling cepat dilakukan setelah proses penataan tenaga honorer rampung. Penuntasan persoalan honorer menjadi prasyarat sebelum pemerintah membuka penerimaan baru secara luas.
Hasil analisis dari puluhan instansi tersebut nantinya akan dirangkum menjadi kebutuhan ASN secara nasional. Dari situlah pemerintah menyusun “postur” rekrutmen, termasuk menentukan berapa kuota yang dialokasikan bagi fresh graduate.
Sejumlah sektor diperkirakan tetap menjadi prioritas dalam seleksi mendatang, antara lain bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, pendidikan untuk kebutuhan guru, teknologi informasi termasuk programmer dan analis keamanan siber, administrasi pemerintahan, hukum seperti jaksa, hingga sektor perpajakan dan keuangan negara.
Meski tanggal resmi belum diumumkan, sinyal dari KemenPAN-RB menunjukkan bahwa peluang CPNS 2026 tetap terbuka, dengan fokus pada kebutuhan riil birokrasi dan regenerasi aparatur negara. (*)
