TOPMEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar USD 950 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan surplus Desember 2025 yang mencapai USD 2,51 miliar, namun tetap menunjukkan tren positif dengan surplus beruntun selama 69 bulan sejak Mei 2020.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa capaian Januari 2026 masih lebih baik dibandingkan Januari 2025 yang surplus USD 3,49 miliar.
“Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Januari terjadi karena ekspor lebih tinggi dibandingkan impor,” ujar Ateng dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).
Surplus tersebut terjadi karena nilai ekspor Indonesia yang mencapai USD 22,16 miliar, lebih tinggi dari impor sebesar USD 21,20 miliar.
Ekspor Januari 2026 naik 3,39 persen dibandingkan Januari 2025. Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama dengan nilai USD 18,51 miliar, meningkat 8,19 persen dari tahun sebelumnya.
Namun, sektor pertambangan turun 14,59 persen menjadi USD 2,32 miliar, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan anjlok 20,36 persen menjadi USD 440 juta.
Sementara impor Indonesia Januari 2026 tercatat USD 21,20 miliar, naik 18,21 persen dibandingkan Januari 2025. Rinciannya, impor migas sebesar USD 3,17 miliar dan nonmigas USD 18,04 miliar.
Barang konsumsi naik 11,81 persen menjadi USD 1,84 miliar, bahan baku/penolong naik 14,67 persen menjadi USD 14,88 miliar, dan barang modal melonjak 35,23 persen menjadi USD 4,49 miliar.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai tren surplus yang lebih kecil perlu diwaspadai.
“Surplus perdagangan memang masih positif, tetapi lonjakan impor barang modal menunjukkan adanya peningkatan investasi. Ini bisa menjadi sinyal baik untuk pertumbuhan ekonomi, meski tetap harus diantisipasi agar tidak menekan cadangan devisa,” ujarnya.
Bhima menambahkan, penurunan ekspor pertanian dan pertambangan perlu menjadi perhatian pemerintah karena sektor tersebut berkontribusi pada lapangan kerja di daerah.
Pemerintah diharapkan menjaga keseimbangan agar surplus tetap berkelanjutan sekaligus memperkuat sektor ekspor yang melemah. (*)
