Scroll untuk baca artikel
TOP Legal Open House
TOP SAGU
TOP SAGU
TOP MEDIA
TOP NEWS

DPR Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional, Penanganan di Sumatera Dinilai Sudah di Luar Kendali

×

DPR Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional, Penanganan di Sumatera Dinilai Sudah di Luar Kendali

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi.
toplegal

TOPMEDIA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional untuk wilayah Sumatera. Desakan ini muncul setelah rangkaian bencana yang terjadi menimbulkan dampak besar, baik dari jumlah korban maupun kerusakan fasilitas publik.

Menurut Dede, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan. Laporan terbaru menyebutkan korban meninggal mencapai lebih dari 300 orang, sementara kerusakan infrastruktur dan harta benda sudah sulit dihitung. Ia menilai situasi tersebut sudah tidak bisa ditangani pemerintah daerah seorang diri.

HALAL BERKAH

“Pemerintah daerah saat ini hampir lumpuh. Karena itu butuh intervensi penuh dari pemerintah pusat agar penanganannya bisa berjalan maksimal,” tegasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Baca Juga:  Meski Ekonomi Tertekan, Optimistis Penerimaan Pajak 2025 Capai Rp2.189 Triliun

Sebagai pimpinan Komisi II yang berhubungan dengan Kemendagri, Dede meminta koordinasi antar-instansi segera ditingkatkan agar layanan publik di daerah terdampak tetap berjalan. Ia mendapat laporan bahwa listrik dan jaringan internet terputus, sehingga aktivitas vital seperti rumah sakit dan sekolah ikut terganggu.

Selain meminta pemerintah pusat turun tangan, Dede juga mendorong daerah lain yang tidak terdampak untuk ikut membantu. Bentuk bantuan bisa berupa dukungan moral, logistik, hingga tenaga.

Dede juga mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai upaya mengurangi curah hujan ekstrem. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa langkah darurat ini tidak cukup jika tidak diikuti mitigasi jangka panjang.

Faktor alih fungsi lahan menjadi salah satu masalah utama yang ia soroti. Menurutnya, banyak kawasan hutan di Sumatera berubah menjadi perkebunan, sehingga memperbesar risiko bencana. Karena itu, ia meminta upaya pencegahan tidak hanya dilakukan di wilayah yang sudah terdampak seperti Tapanuli Tengah atau Sibolga, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi risiko serupa. (*)

TEMANISHA.COM