TOPMEDIA-Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian terkait larangan pejabat untuk pamer kemewahan (flexing), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa prinsip hidup sederhana sudah lama menjadi budaya di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurutnya, pejabat di Surabaya terbiasa menjaga kesederhanaan, baik dalam urusan dinas maupun pribadi.
“Tidak ada pejabat publik di Surabaya yang flexing. Sejak awal saya menjabat, semua sudah diarahkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan,” ujarnya, Jumat (5/9/2025).
Eri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengalokasikan anggaran daerah untuk perjalanan dinas luar negeri.
Kebijakan ini dilatarbelakangi kondisi sosial masyarakat yang masih berhadapan dengan kemiskinan dan stunting.
“Selama masih ada warga miskin dan masalah stunting, saya tidak akan menggunakan APBD untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri,” tegasnya.
Meski begitu, Pemkot tetap terbuka dengan undangan resmi dari luar negeri selama biaya perjalanan ditanggung penyelenggara.
Salah satu contohnya adalah keterlibatan Surabaya dalam Bloomberg Mayor Challenge 2025, program internasional yang mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Kehadiran Surabaya di forum global ini sekaligus membuka peluang kolaborasi edutech dan solusi smart city dengan berbagai negara.
Di bawah kepemimpinan Eri, APBD Surabaya lebih diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Strateginya adalah memperkuat infrastruktur kampung terlebih dahulu agar pertumbuhan ekonomi berjalan merata.
“Pembangunan harus dimulai dari kampung. Jika kampung sejahtera, maka ekonomi kota ikut tumbuh,” ungkapnya.
Kebijakan ini juga membuka ruang bagi pengembangan edutech lokal dan wirausaha muda.
Pemkot Surabaya mendorong digitalisasi pendidikan, pelatihan vokasi berbasis teknologi, serta program pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas.
Saat ini, Pemkot gencar membangun infrastruktur dasar seperti perbaikan saluran air, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas pendukung ekonomi rakyat di tingkat kampung.
Dengan konektivitas infrastruktur yang merata, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat.
“Ketika infrastruktur kampung terbangun, otomatis ekonomi rakyat akan bergerak. Tidak boleh ada kampung yang tertinggal,” pungkas Eri.
Dengan komitmen pada kesederhanaan, efisiensi anggaran, serta keberpihakan pada edutech dan kewirausahaan, Surabaya menunjukkan arah baru pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
