Scroll untuk baca artikel
Bonek Bule
TOP SAGU
TOP SAGU
TOP MEDIA
TOP NEWS

Dongkrak PAD Kota Surabaya, Kenaikan Pajak Bukan Jadi Opsi Utama

16
×

Dongkrak PAD Kota Surabaya, Kenaikan Pajak Bukan Jadi Opsi Utama

Sebarkan artikel ini
Tahun ini Pemkot Surabaya tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan, namun mencari opsi lain untuk mendongkrak PAD. (Foto: Istimewa)
toplegal

TOPMEDIA – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pahlawan tidak  naik. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), menaikan PBB bukan menjadi opsi utama.

Akan tetapi, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini meminta pemilik usaha jujur dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Pemkot meminta para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya untuk jujur dalam melaporkan kewajiban pajak.

TOP LEGAL PRO

“Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata Wali Kota Eri, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga:  9 Bulan Disembunyikan, Erika Carlina Akui Hamil Anak Laki-Laki

Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk membangun Kota Surabaya. “Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” ujarnya.

Cak Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tetap mempertahankan berbagai program pro-rakyat. Seperti bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). “Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” katanya.

Maka dari itu, ia menekankan bahwa kejujuran membayar pajak merupakan wujud gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama. “Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.

Baca Juga:  BSU Rp600 Ribu Bisa Diambil di Kantor Pos, Cek Batas Akhir Pencairan 31 Juli 2025

Sementara untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, pemkot dan DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif

“Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perhitungan melalui skema pembiayaan alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya saat ini dibandingkan jika proyek dikerjakan tiga tahun mendatang.

“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Surabaya. “Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur,” tegasnya.

Namun, ia menuturkan bahwa setiap kepala daerah tentu memiliki kebijakan masing-masing untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memilih kebijakan menaikkan PBB. “Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” kata dia.

Baca Juga:  PLTSa Benowo Lolos Uji Emisi, Udara Sekitar Terjaga Bersih

Untuk itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa optimalisasi PAD bisa dilakukan melalui kejujuran dalam membayar pajak restoran, parkir, dan hotel. (*)

TEMANISHA.COM