TOPMEDIA — Direktur Eksekutif Indonesian Political Party Watch (IPPW), Ikhsan Tualeka, melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut berjalan hangat dan konstruktif. Pertemuan membahas berbagai isu strategis seputar politik nasional, demokrasi elektoral, serta dinamika kepartaian di Indonesia, termasuk kemunculan partai-partai politik baru.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai tantangan penguatan demokrasi elektoral pasca-Pemilu, terutama terkait kualitas partai politik, pendidikan pemilih, dan pengawasan berkelanjutan terhadap sistem kepartaian.
Ikhsan Tualeka menegaskan bahwa IPPW memiliki kepentingan untuk membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih intensif dengan KPU, khususnya dalam konteks pengawasan partai politik secara objektif dan berbasis kajian.
“IPPW memandang KPU sebagai institusi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Kami berkepentingan untuk menjalin kerja sama dan komunikasi yang lebih intens, terutama dalam pengawasan partai politik agar demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif,” ujar Ikhsan.
Menurutnya, fenomena kemunculan partai-partai baru merupakan dinamika yang sah dalam demokrasi. Namun tetap memerlukan pengawasan publik yang kuat agar tidak berhenti pada formalitas administratif semata.
“Partai politik adalah pilar demokrasi. Karena itu, pengawasan terhadap partai tidak boleh hanya dilakukan saat pemilu, tetapi juga dalam kehidupan internal dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi,” tambahnya.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan dan penguatan partai politik di Indonesia, IPPW berharap sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa penting untuk memastikan ‘kesehatan’ partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyambut baik inisiatif IPPW dan membuka ruang kolaborasi ke depan. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pemilih dan pendidikan politik masyarakat.
“KPU melihat IPPW sebagai mitra strategis yang memiliki perhatian serius pada isu kepartaian dan demokrasi. Kami berharap IPPW dapat berperan aktif dalam mendukung peningkatan kapasitas pemilih serta pendidikan politik yang berkelanjutan,” kata Afifuddin.
Ia menekankan bahwa tantangan demokrasi ke depan tidak hanya terletak pada penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga pada kualitas partisipasi politik warga negara.
“Pendidikan politik dan penguatan literasi demokrasi menjadi pekerjaan bersama. KPU tentu mengapresiasi langkah dan inisiatif IPPW,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penjajakan kerja sama antara IPPW dan KPU RI, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. (*)
