TOPMEDIA – Di tengah kehidupan homogen dunia, masih ada negara yang sangat menolak penggunaan hijab dan hari raya. Hari raya Idul Fitri hingga penggunaan hijab atau jilbab merupakan simbol dari umat Islam.
Anehnya, ada negara yang melarang hari keagamaan dan mode berpakaian umat Islam itu muncul di tengah penduduknya.
Di Tajikistan misalnya, majelis tinggi parlemen atau Majlisi Milli mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan “pakaian asing” serta sejumlah tradisi yang berkaitan dengan perayaan Idul Fitri dan Idul adha.
Pelarangan itu lahir dari s vidang yang dipimpin Ketua Majlisi Milli, Rustam Emomali, pada 19 Juni 2024.
Undang-undang itu membidik jilbab dan pakaian tradisional Islam lain karena dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak dikenakan masyarakat Tajikistan.
Tak hanya itu, aturan baru juga melarang tradisi idgardak, yakni kebiasaan anak-anak berkeliling meminta hadiah saat perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Sejak 2007, Kementerian Pendidikan Tajikistan telah melarang penggunaan pakaian Islami di sekolah.
Sebagai informasi, sekitar 95% hingga 98% penduduk Tajikistan beragama Islam. Sedangkan di sebagian wilayah Spanyol, pembatasan terkait kegiatan keagamaan Islam juga muncul.
Melansir Deutsche Welle, ombudsman Spanyol tengah menyelidiki keputusan pemerintah kota Jumilla, wilayah Murcia, yang melarang penggunaan fasilitas publik seperti pusat komunitas dan arena olahraga untuk kegiatan keagamaan tertentu.
Aturan itu mencakup kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah kota, termasuk perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Kebijakan ini disahkan oleh pemerintah kota yang dipimpin Partai Rakyat konservatif setelah adanya usulan dari partai sayap kanan Vox.
Pemerintah kota menyatakan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk melestarikan nilai dan identitas budaya lokal.
Namun, resistensi muncul, sejumlah organisasi Muslim di Spanyol mengkritik kebijakan tersebut dan menilai aturan itu bersifat diskriminatif.
Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol menyebut pembatasan tersebut sebagai Islamofobia dan diskriminatif.
Selanjutnya Mohamed El Ghaidouni, selaku sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol yang mewakili lebih dari 900 komunitas Muslim di negara itu, menyebut larangan itu sebagai Islamofobia yang terinstitusionalisasi.
Namun, Partai Vox di Murcia menyambut baik langkah tersebut di media social, “Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan. Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi tanah akar Kristen!”
“Kita harus melindungi ruang publik dari praktik-praktik yang asing bagi budaya dan cara hidup kita,” tulis pemimpin partai Santiago Abascal.
Spanyol bukanlah Al Andalus, merujuk pada nama historis Spanyol Islam, yang jatuh pada tahun 1492 ketika umat Katolik merebut kembali tanah tersebut.
Ombudsman Spanyol meminta klarifikasi kepada pemerintah kota mengenai bagaimana mereka tetap menjamin hak kelompok agama untuk menjalankan ibadah di ruang publik.
Untuk diketahui, sekitar 1.500 Muslim tinggal di kota Jumilla yang memiliki populasi sekitar 27.000 penduduk. (*)
