TOPMEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menyerahkan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025 kepada DPRD. P-APBD kali ini memiliki nilai fantastis, mencapai Rp12,354 triliun.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa perubahan anggaran ini harus dilakukan karena adanya penurunan pendapatan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan belanja opsen pajak sebesar sekitar Rp600 miliar. Belanja opsen ini berasal dari pembagian pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pendapatan daerah lainnya.
Meski pendapatan menurun, Eri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Surabaya tidak akan berhenti. Sebagai solusi, Pemkot dan DPRD telah menyepakati langkah strategis dengan mengajukan pembiayaan alternatif sebesar Rp452 miliar kepada Bank Jatim.
“Alhamdulillah, dengan pembiayaan ini, maka pembangunan infrastruktur tidak akan pernah berhenti. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” ujar Eri.
Ia menambahkan bahwa anggaran untuk fungsi infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dengan porsi sekitar 47,74%, sama seperti tahun sebelumnya. Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan juga tetap tinggi, masing-masing sebesar 20,35% dan 20,91%.
Pembiayaan alternatif ini tidak hanya bertujuan untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan seluruh program pembangunan di Surabaya tetap berjalan. Eri Cahyadi optimistis pembiayaan ini dapat dilunasi sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2030, dan ia kembali menegaskan komitmen Pemkot untuk tidak mengurangi program pembangunan demi kesejahteraan warga.
Jadi, meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan, Pemkot Surabaya mengambil langkah cepat untuk memastikan pembangunan tetap berlanjut tanpa hambatan.
*Ay
