TOPMEDIA – Di lorong-lorong kampus Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, nama Satria Unggul Wicaksana tak sekadar dikenal sebagai dekan termuda. Ia adalah representasi perjalanan yang tak biasa. Seorang mahasiswa yang pernah memimpin demonstrasi, lalu dipercaya memimpin fakultas oleh rektor yang dulu ia kritik.
Kisahnya dimulai sebagai alumni Fakultas Hukum UM Surabaya. Semasa mahasiswa, Satria dikenal vokal. Ia pernah berdiri di barisan terdepan aksi, menyuarakan aspirasi, bahkan memprotes kebijakan kampus. Sosok yang kala itu menjadi rektor, Prof. Sukadiono, justru melihat sesuatu yang lain dalam diri Satria yakni keberanian dan kepedulian. Alih-alih memusuhi, ia merangkulnya.
“Kalau mau kritis, sekolah yang serius,” begitu kira-kira pesan yang membekas di ingatan Satria.
Ia lulus S1 Hukum pada 2015, hanya dalam tujuh semester dengan capaian akademik terbaik. “Saat itu saya sudah asdos (asisten dosen), kemudian saya lanjut ke S2 hanya 1,5 tahun, kemudian saya diangkat jadi dosen tetap,” ungkapnya mengawali cerita.
Tahun 2019, ia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Hukum di almamaternya. Dua tahun berselang, ia menjabat Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Puncaknya datang pada 2023. Di tengah proses akreditasi yang belum rampung, dekan sebelumnya mengundurkan diri. Satria pun ditunjuk sebagai pengganti. Di usia yang relatif muda, ia memimpin Fakultas Hukum dalam situasi penuh tekanan: target akreditasi “unggul” di depan mata, sementara dinamika internal belum sepenuhnya stabil.
“Tentu itu menjadi tantangan buat saya, di usia saya yang relatif masih muda saya harus menjadi leader para senior,” lanjutnya seraya tertawa.
Meski demikian, Satria tidak pernah gentar dengan tantangan. Ia tetap teguh memperjuangkan kemajuan pendidikan.
Merangkul, Bukan Menghakimi
Satria sadar, memimpin orang-orang yang sebagian pernah menjadi dosennya sendiri bukan perkara mudah. Ia pernah diremehkan. Ia juga paham, kepemimpinan muda kerap dipandang sebelah mata. Namun, ia berpegang pada satu prinsip yang diwariskan mentornya yakni rangkul semua, baik yang mendukung maupun yang mengkritik.
Baginya, konflik kerap lahir dari komunikasi yang tersumbat. Pengalaman sebagai aktivis mengajarkannya bahwa demonstrasi sering kali muncul karena tak adanya ruang dialog. Maka sebagai dekan, ia membuka kanal evaluasi rutin bertajuk “Jumat Guyub” sebagai forum bulanan tempat mahasiswa dan dosen bebas menyampaikan kritik secara terbuka.
“Di acara ini, semuanya transparan, baik mahasiswa dan dosen boleh menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan selama ini,” jelas Satria.
Bagi dia, transparansi menjadi fondasi. Setiap kebijakan dibahas bersama. Setiap target disepakati kolektif. Ia bahkan rutin mengajak timnya melakukan kegiatan bersama di luar kampus. Bukan sekadar rekreasi, melainkan membangun kepercayaan dan solidaritas.
“Saya menciptakan suasana yang hommy untuk semua dosen dan pegawai. Secara berkala, kami pergi healing atau sekadar nonton netflix bareng. Sehingga tercipta bonding antar dosen dan pegawai,” lanjut laki-laki yang pernah mendapat prestasi sebagai Dosen Terimplementatif dalam workshop hasil luaran dana inovasi pembelajaran dan teknologi asistif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang digelar Kemendikbud Ristek.
Rupanya, kerja kerasnya membuahkan hasil yang membanggakan. Pada 2024, Fakultas Hukum UMS resmi meraih akreditasi “Unggul” untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari sebelumnya berstatus B, capaian ini menjadi lompatan besar. Penguatan kurikulum, kolaborasi internasional, hingga riset bersama mitra global menjadi bagian dari transformasi itu.
Namun kiprahnya tak berhenti di dalam negeri. Pada 30 Agustus hingga 7 September 2025, namanya tercatat sebagai satu dari hanya 25 peserta terpilih dari sekitar empat ribu pelamar untuk mengikuti Intensive Course on Human Rights yang digelar Norwegian Center of Human Rights (NCHR), Fakultas Hukum Universitas Oslo, di Oslo, Norwegia.
Didukung oleh Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), forum tersebut mempertemukan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis dari berbagai negara. Proses seleksi berlangsung delapan bulan, termasuk penulisan paper, verifikasi rekam jejak akademik, hingga pengurusan visa.
“Butuh delapan bulan dari tahap awal sampai berangkat. Perjalanan panjang, tapi sangat berharga,” tegasnya.
Di forum bergengsi itu, Satria mempresentasikan materi berjudul International Law Nutshell: Relations with International Human Right Law and Protection of Civil, Political, Economic, Social, and Cultural Rights and its Development.
Ia membahas relasi hukum internasional dengan hukum regional dan nasional, serta implikasinya terhadap perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diskusi juga menyentuh isu-isu mutakhir seperti perubahan iklim dan kecerdasan buatan dalam perspektif HAM.
“Bayangkan, kita duduk bersama orang-orang dari Afrika, Asia, Amerika Latin. Semua membawa cerita tentang migrasi, kebebasan sipil, demokrasi, dan kesenjangan. Diskusinya sangat hidup,” katanya.
Satria juga memimpin proyek riset anti-korupsi yang memperoleh hibah langsung dari pemerintah Amerika Serikat. Nilainya mungkin tak spektakuler, tetapi pengakuan internasional yang menyertainya memberi dampak signifikan bagi reputasi fakultas dan universitas.
Kampus Inklusif sebagai Amal
Bagi Satria, prestasi akademik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Sejak 2016, ia menjadi penggerak program beasiswa penuh bagi mahasiswa disabilitas. Program “Difabel Berdaya” lahir dari kedekatannya dengan komunitas difabel sejak masa mahasiswa.
“Mereka butuh ruang untuk membuktikan diri kepada dunia bahwa mereka juga berdaya,” jelasnya.
Bahkan, ia juga pernah membantu mahasiswa dengan hidrosefalus yang mengalami keterbatasan intelektual dengan mengantar-jemput, mendampingi proses skripsi, hingga memastikan ia lulus dan kini bekerja di instansi pemerintah. Baginya, stigma sosial adalah hambatan terbesar bagi difabel. Bukan keterbatasan fisik atau mental itu sendiri.
Ia percaya kampus harus berada di garis depan inklusivitas. Meski sebagai perguruan tinggi swasta, tak ada kewajiban regulatif yang memaksa.
“Saya memaknai Universitas Muhammadiyah sebagai amal usaha dengan mendahulukan nilai pengabdian sebelum orientasi bisnis,” lanjutnya.
Tak hanya inklusif bagi difabel, fakultas yang dipimpinnya juga terbuka bagi mahasiswa lintas agama dan latar belakang. Di tengah stereotip terhadap institusi berbasis keagamaan, ia menunjukkan bahwa keberagaman justru menjadi kekuatan.
“Kami pernah mendapatkan mahasiswa nonis, mereka memang datang untuk memahami hukum, jadi penampilannya paling berbeda dengan mahasiswi yang berhijab,” jelasnya.
Satria Unggul Wicaksana saat di Isfahan, Iran, setelah mengikuti The 1st International Conference on Eastern of Human Rights, 2025. (Foto: dok. Satria Unggul)Bidang keilmuan Satria adalah hukum internasional dan anti-korupsi. Ia aktif dalam diskursus kebebasan akademik di Asia Tenggara, termasuk dalam jaringan akademisi regional yang bermarkas di Mahidol University, Thailand.
Ia pernah merasakan tekanan ketika bersuara kritis terhadap revisi undang-undang antikorupsi. Teleponnya dibanjiri panggilan tak dikenal. Ruang diskusi kampus kadang diawasi. Namun ia meyakini perguruan tinggi harus menjadi benteng terakhir kebenaran, menyuarakan kritik berbasis ilmu, bukan kebencian.
Kepada mahasiswa generasi Z, ia berpesan agar tak mudah puas pada informasi instan. Skeptisisme akademik, rasa ingin tahu, dan kebiasaan membaca harus terus dirawat di tengah arus kecerdasan buatan dan budaya “kebenaran viral”.
Visi Melampaui Batas
Memasuki periode keduanya sebagai dekan pada 2025, di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Mudakir, Satria menargetkan akreditasi internasional. Ia menggagas pembukaan Program Magister Hukum, merancang kelas internasional, serta merencanakan transformasi fakultas menjadi Faculty of Law and International Relations.
Benchmarking ke Universiti Sultan Zainal Abidin (UNIZA) di Malaysia membuka cakrawala baru tentang integrasi hukum dan hubungan internasional sebagai respons atas kebutuhan global.
Di tengah persaingan ketat dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lain di Surabaya, ia memilih strategi kolaborasi sekaligus kompetisi sehat. Prinsip ta’awun, saling menolong dalam kebaikan, menjadi landasan jejaring antarperguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Kepemimpinan yang Bertumbuh
Satria menikah di usia muda. Baginya, keluarga adalah jangkar yang menjaga ritme hidup tetap seimbang. Ia mengakui, memimpin di usia muda penuh ujian. Namun ia belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang usia, melainkan tentang kepercayaan dan konsistensi memperlakukan orang lain dengan hormat.
Dari mahasiswa yang pernah membakar ban saat demonstrasi hingga menjadi dekan termuda, perjalanan Satria Unggul Wicaksana adalah cerita tentang transformasi. Tentang bagaimana kritik bisa berbuah kepercayaan. Tentang bagaimana kekuasaan dapat dijalankan dengan empati.
Ia memegang satu keyakinan sederhana: pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan.
Bagi Satria, jabatan hanyalah amanah. Yang terpenting adalah menjaga nurani, bahwa ilmu bukan sekadar alat meraih posisi, melainkan cara mengangkat martabat, baik diri sendiri maupun orang lain. (Ayunda)
