HARI putusan tiba. Gedung pengadilan dipenuhi wartawan. Semua menanti akhir dari drama keluarga Brajantara yang selama berbulan-bulan menghiasi berita bisnis dan hukum.
Broto berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat tapi pasrah. Di sampingnya, pengacara berbisik pelan. “Apapun yang terjadi hari ini, tetap tenang.”
Hakim lantas membacakan amar putusan dengan suara tegas dan berat:
“Menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah.”
Ruangan mendadak hening. Mama langsung menangis, tubuhnya gemetar. Sedangkan Papa menunduk, menatap lantai, tidak berkata apa pun.
Sementara itu, Bram dan Bruno menatap lurus ke depan antara kecewa dan lega karena penantian panjang akhirnya berakhir.
Usai sidang, Papa hanya berkata pelan. “Aku tidak kehilangan anakku karena hukum, tapi karena kepercayaanku yang buta pada modernisasi tanpa dasar.”
Aku, Brina, menatap Broto yang digiring petugas keluar ruangan. Wajahnya kosong, tapi di matanya ada suatu penyesalan yang terlalu terlambat.
Beberapa bulan setelah putusan itu, Brajantara Group resmi dibubarkan. Semua aset dijual untuk menutup kerugian dan membayar denda. Rumah besar kami dijaminkan, kantor utama dijual kepada kompetitor, dan nama keluarga kami masuk daftar hitam di berbagai asosiasi bisnis.
Aku masih ingat kalimat terakhir Papa di meja makan malam terakhir kami sebagai keluarga utuh:
“Zaman boleh berubah, teknologi boleh canggih, tapi hukum dan kejujuran tidak pernah usang.”
Kini, bertahun-tahun kemudian, aku menulis kisah ini bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai peringatan bagi siapa pun yang membangun bisnis keluarga di era digital.
Dunia online memang memudahkan segalanya, transaksi cepat, data otomatis, promosi tanpa batas, tapi juga membuka pintu lebar bagi kesalahan fatal. Yakni ketika uang mengalir tanpa pengawasan, maka kejahatan bisa terjadi meski tanpa niat dan tetap berakhir dengan hukuman.
Hikmah Hukum dan Bisnis Digital
- Digital tanpa tata kelola adalah bencana.
Transformasi teknologi harus disertai sistem audit dan pengawasan internal yang kuat. Tanpa itu, transparansi keuangan hanya ilusi.
- UU TPPU tidak mengenal niat baik.
Sekalipun investasi digital dilakukan dengan tujuan “membantu bisnis”, jika sumber dana tidak jelas atau disalahgunakan, tetap bisa dijerat hukum.
- Reputasi digital bisa hancur secepat viral.
Di era media sosial, satu kesalahan bisa menenggelamkan reputasi yang dibangun puluhan tahun.
- Keluarga bukan alasan untuk mengabaikan profesionalisme.
Bisnis keluarga tetap harus punya batas, prosedur, dan aturan tertulis agar emosi tidak menggantikan akal sehat.
- Teknologi adalah alat, bukan pengganti integritas.
Inovasi tanpa nilai-nilai kejujuran hanya akan melahirkan keserakahan dalam format digital.
Kini, nama Brajantara hanya tersisa di dokumen hukum dan catatan pengadilan. Tapi di hati kami, kisah ini menjadi peringatan abadi bahwa warisan sejati bukanlah perusahaan besar atau aset digital, melainkan etika, integritas, dan kesadaran bahwa uang online tetap tunduk pada hukum yang nyata. (habis)
