TOPMEDIA-Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan program khusus dalam rangka peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 dengan menggratiskan pembinaan bagi ribuan peserta program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum.
Kegiatan yang diikuti sebanyak 4.025 peserta tersebut resmi dibuka pada Rabu (25/2/2026) di Ruang Tridharma, kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta.
Menaker menjelaskan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 agar lebih transparan, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem K3 bertujuan utama memastikan pekerja dapat bekerja secara aman sekaligus mendorong perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh tenaga kerja.
Menurut Yassierli, sebelumnya biaya pembinaan Ahli K3 Umum bervariasi antara Rp6 juta hingga Rp8 juta atau bahkan lebih, tergantung penyelenggara pelatihan.
Hal tersebut sempat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendorong transparansi dalam mekanisme pembiayaan pelatihan.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker kini mengelola pembinaan secara lebih terkoordinasi bersama mitra K3, termasuk Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia (ALPK3I) serta Perusahaan Jasa K3 (PJK3). Melalui skema baru ini, peserta tidak lagi dikenakan biaya pembinaan.
Peserta hanya diwajibkan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk proses uji sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat dalam meningkatkan kompetensi K3 tanpa terbebani biaya pelatihan yang sebelumnya cukup tinggi.
Meski pembinaan dilakukan secara daring, Menaker menekankan bahwa pelaksanaan ujian sertifikasi tetap dilakukan secara luring guna menjaga kualitas serta kredibilitas hasil sertifikasi.
Ia juga menegaskan bahwa pembelajaran K3 tidak cukup hanya melalui pelatihan singkat. Menurutnya, kompetensi keselamatan kerja harus terus diperbarui seiring meningkatnya kompleksitas industri dan risiko kerja di berbagai sektor.
Sebagai contoh, Yassierli menyinggung pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke galangan kapal di Batam yang sempat menjadi sorotan akibat kecelakaan kerja fatal.
Dari hasil peninjauan tersebut, ia menilai pengelolaan K3 di lapangan sangat kompleks, terutama pada proyek besar yang melibatkan banyak kontraktor dengan jenis pekerjaan berbeda.
Ia menekankan pentingnya memastikan penerapan prosedur operasional standar (SOP) benar-benar berjalan di lapangan, termasuk ketersediaan peralatan keselamatan yang memadai untuk mencegah improvisasi berisiko.
“Perusahaan memiliki tanggung jawab memastikan pekerja berangkat mencari nafkah dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, melaporkan jumlah pendaftar program mencapai 4.581 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.025 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Pelaksanaan program dibagi menjadi dua tahap, yakni 2.010 peserta pada batch pertama periode Februari–Maret 2026 dan 2.015 peserta pada batch kedua yang berlangsung April–Mei 2026.
Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang keselamatan kerja sekaligus menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.
