TOPMEDIA – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sebagai langkah penghematan energi di tengah tekanan harga minyak global.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian kebijakan tersebut akan diumumkan pada Selasa (31/3/2026).
Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah terkait penerapan WFH.
“Sabar saja, kemungkinan besar akan disampaikan resmi besok. Jadi saya enggak mau mendahului,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Senin (30/3).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret.
Skema ini direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Untuk sektor swasta, kebijakan bersifat imbauan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional.
“Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM berapa persen. Besarannya bisa berubah tergantung harga minyak,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan bahwa sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap berjalan normal, karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan jarak jauh.
Pemerintah mengklaim kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, sementara riset ISEAI menyebut penghematan bisa mencapai Rp 9,7 triliun per tahun.
Dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada energi impor, tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi. (*)
