TOPMEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman meski terjadi pembatalan pembelian BBM murni oleh sejumlah SPBU swasta.
BBM jenis base fuel yang telah diimpor oleh Pertamina disebut masih dapat digunakan secara internal tanpa menimbulkan kerugian operasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pembatalan pembelian oleh SPBU swasta terjadi karena kandungan etanol dalam BBM tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa BBM tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh Pertamina untuk kebutuhan distribusi internal.
“Itu masih bisa dipakai sendiri oleh Pertamina. Tidak ada masalah,” ujar Laode dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ke depan, Pertamina akan menyesuaikan standar BBM impor agar sesuai dengan kebutuhan badan usaha swasta.
BBM yang diimpor akan bebas dari campuran tambahan seperti etanol, dan menggunakan spesifikasi tertinggi yang telah disepakati dalam negosiasi antara Pertamina dan SPBU swasta.
“Makanya di perjanjian terakhir ini akan dipakai spesifikasi tertinggi. Mana yang speknya tertinggi itu akan dipakai,” jelas Laode.
Pertamina juga akan memprioritaskan distribusi BBM jenis RON 92, yang paling banyak digunakan oleh kendaraan roda dua dan masyarakat umum. Menurut Laode, produksi RON 92 dari kilang domestik bukan hal yang sulit dan dapat segera disiapkan.
Proyeksi Kuota Impor dan Evaluasi Tahun 2026
Menanggapi kelangkaan BBM yang sempat terjadi di SPBU swasta sejak Agustus 2025, Kementerian ESDM membuka peluang kenaikan kuota impor untuk tahun 2026.
Kuota impor BBM tahun 2025 sendiri telah dinaikkan sebesar 110% dibandingkan tahun sebelumnya.
Laode menyebut bahwa kolaborasi antara Pertamina dan badan usaha swasta tetap menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas pasokan.
“Ada kemungkinan kuota impor naik. Tapi kita masih evaluasi. Tahun ini kita sudah ada langkah kolaborasi,” ujarnya.
Kementerian ESDM saat ini tengah meninjau usulan dari badan usaha swasta terkait mekanisme impor yang lebih fleksibel.
Laode menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai pembatasan tambahan kuota impor sebesar 10% untuk tahun depan.
“Kita belum pernah announce seperti itu. Kita akan bikin mekanisme yang lebih baik,” imbuhnya.
Meski sempat terjadi pembatalan pembelian BBM oleh SPBU swasta, pemerintah memastikan bahwa pasokan tetap aman dan Pertamina siap mendistribusikan BBM sesuai spesifikasi tertinggi.
Kementerian ESDM juga membuka peluang kenaikan kuota impor untuk tahun 2026 sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kelangkaan.
Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi neraca komoditas, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas energi nasional secara berkelanjutan. (*)
