TOPMEDIA – Isu Presiden Prabowo akan menghidupkan militerisme dalam pemerintahannya dibantah oleh politikus Gerindra, Fadli Zon. Menteri Kebudayaan yang juga orang kepercayaan sang Presiden ini angkat suara mengenai isu itu. Menurut Fadli, Presiden Prabowo bukan sosok yang demikian.
“Pak Prabowo memilih jalan demokrasi, masuk partai politik, lalu membangun partai politik, ikut kontestasi politik, kalah dan menang. Dilakukan berpuluh tahun, jalan yang beradab (civilized),” ungkap Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).
Fadli yang juga pendiri Partai Gerindra bersama sang bos itu dengan lugas menyatakan bahwa Prabowo hanya mementingkan kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan Prabowo adalah pemimpin yang kuat.
“Saya jadi salah seorang saksi perjalanan itu sejak saya kenal beliau lebih dari 30 tahun, yang dipikirkannya hanya kesejahteraan dan kebaikan bagi rakyat, dan harus cepat terealisasi. Kadang harus memotong jalan panjang birokrasi,” katanya.
Fadli menegaskan, Prabowo menerapkan prinsip kepemimpinan yang kuat. “Prabowo bukan sosok yang ingin menghidupkan militerisme,” ungkap mantan eksponen 98 ini.
“Beruntung kita punya kepemimpinan yang kuat di saat dunia sedang bergejolak. Strong leadership bukan berarti militerisme, apalagi dictatorship,” tegasnya.
Tudingan terhadap Prabowo ini mencuat saat Presiden ke-8 RI itu mengatakan dalam sambutannya di acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor, kompleks Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Senin (5/1). Prabowo menyebut ada pihak yang teriak-teriak kalau dirinya ingin menghidupkan militerisme.
Prabowo pun tegas mengatakan bahwa semua orang harus terima dikritik. Dia bahkan mengaku bersyukur jika dikritik.
Prabowo pun menceritakan dirinya saat ditegur ajudan karena tidak berpakaian rapi. Meski merasa dongkol dengan ajudannya, namun ia bersyukur karena diingatkan.
Di situlah, Prabowo mengungkapkan ada yang mengkritik bahwa dirinya ingin menghidupkan militerisme. Prabowo lantas mengoreksi anggapan itu dengan memanggil para ahli hukum untuk mengetahui batas kepemimpinan yang otoriter.
“Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak: ‘Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme’. Wah, baru saya koreksi, apa bener? Oke baru kita lihat, panggil ahli hukum, panggil di mana, iya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” ucap Prabowo. (*)
