TOPMEDIA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan LPG nasional tetap aman meski situasi konflik di Timur Tengah masih berlangsung. Untuk mengantisipasi gangguan distribusi energi global, pemerintah telah mengalihkan sumber impor LPG yang sebelumnya berasal dari kawasan tersebut ke sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat dan Australia.
Menurut Bahlil, langkah diversifikasi impor ini dilakukan agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Ia menegaskan bahwa meskipun jalur pasokan dari kawasan Teluk Persia mengalami tekanan akibat perang, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok elpiji saat ini masih dalam kondisi aman.
Tak hanya LPG, pemerintah juga melakukan penyesuaian untuk impor minyak mentah. Pasokan crude oil yang sebelumnya banyak bergantung pada Timur Tengah kini mulai dialihkan ke sejumlah negara di kawasan Afrika, seperti Angola dan Nigeria, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan impor LPG Indonesia tahun ini mencapai sekitar 7,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen dipenuhi dari Amerika Serikat, sementara sisanya berasal dari produksi Saudi Aramco.
Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mencatat ketahanan stok LPG selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 berada pada level yang cukup aman, yakni rata-rata 10 hingga 13 hari, dengan rerata mencapai 11,6 hari. Periode pemantauan dilakukan sejak 12 hingga 31 Maret 2026.
Selama masa tersebut, penyaluran LPG tercatat mengalami peningkatan. Rata-rata distribusi harian mencapai 34.206 metrik ton, atau naik sekitar 6,5 persen dibanding kondisi normal. Kenaikan tertinggi terjadi pada 16 Maret 2026, saat volume penyaluran menyentuh 33.428 metrik ton.
Meski sempat muncul laporan kelangkaan di sejumlah daerah, BPH Migas memastikan kondisi tersebut dapat segera diatasi melalui pemantauan stok harian dan pengawasan langsung di lapangan. Pemerintah terus memonitor distribusi hingga tingkat penyalur dan subpenyalur agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Langkah pengalihan impor ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas energi nasional sekaligus meminimalkan dampak konflik global terhadap pasokan dalam negeri. Dengan stok yang masih terkendali, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. (*)
