TOPMEDIA – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil bertemu Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (22/1/2026).
Bahlil mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai isu, salah satunya porsi 10% saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di PT Freeport Indonesia. Proses penyerahan saham tersebut akan selesai dalam waktu dekat.
“Kemarin Gubernur Papua ketemu sama saya. Selain beliau gubernur, juga adalah ketua umum Partai Golkar Provinsi Papua. Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10% dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan,” terang Bahlil usai rapat kerja di DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Insyaallah selesai, selesai,” katanya.
Sebelum pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin Papua bakal dapat jatah 10% saham Freeport.
Dalam arahannya kepada para pemimpin daerah Papua, Prabowo meminta agar kepala daerah berdiskusi soal pembagian jatah saham PT Freeport Indonesia, khususnya di tengah rencana pemerintah menambah kepemilikan saham Freeport.
Seperti diketahui, 10% saham Freeport usai divestasi besar pada 2018, diberikan kepada pemerintah daerah Papua.
Dengan adanya rencana tambahan pembelian saham baru 12%, kepala daerah di Papua diminta untuk berdiskusi untuk pembagian jatah dividen.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai mengatakan pembicaraan ini akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran,” ujar Velix usai menerima pengarahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Gubernur Papua Mathius Fakhiri yang juga hadir dalam pengarahan itu menyatakan semua gubernur di Papua akan rapat secara internal terlebih dahulu soal pembagian jatah saham dan dividen Freeport.
Dia mengatakan hasil dari kepemilikan saham dan dividen Freeport harusnya bisa dinikmati oleh semua provinsi yang lahir di Papua. Bukan hanya satu provinsi atau kabupaten tertentu saja.
“Divestasi kami akan membicarakan ke dalam, walaupun kemarin kami sudah bicara dengan Gubernur Papua Tengah, tetapi kami bersepakat bahwa apa yang dihasilkan Papua ini harus untuk semua provinsi yang sudah lahir di Papua,” ujar Mathius.
“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua divestasi,” lanjutnya. (*)
