TOPMEDIA – Pemandangan antrean ribuan orang yang pernah menjadi “wajah” harian Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Surabaya, kini mulai memudar. Kehadiran aplikasi Klampid New Generation (KNG) sukses menggeser tumpukan berkas fisik ke ranah digital, sekaligus mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Pahlawan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat perubahan drastis dalam volume kunjungan fisik. Jika sebelumnya MPP Siola bisa diserbu hingga 3.000 pemohon per hari, kini angka tersebut menyusut tajam menjadi maksimal 400 orang saja.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa penurunan signifikan ini merupakan keberhasilan dari strategi desentralisasi layanan. Warga tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk urusan administratif dasar.
“Hampir semua layanan adminduk, mulai dari cetak KTP, perubahan biodata, hingga akta kelahiran dan kematian, sudah bisa diselesaikan secara mandiri lewat KNG Mobile atau melalui kantor kelurahan setempat,” ujar Eddy.
KNG bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mendekatkan birokrasi ke depan pintu rumah warga. Dengan selesainya urusan rutin di tingkat kelurahan atau ponsel, kepadatan di pusat layanan publik seperti Siola dapat terurai.
Meski jumlah pemohon berkurang, bukan berarti peran MPP Siola menghilang. Saat ini, fungsi Siola telah bergeser menjadi pusat resolusi konflik kependudukan yang lebih kompleks. Loket-loket di sana kini lebih banyak melayani konsultasi terkait persoalan yang tidak bisa tuntas di tingkat kelurahan.
“Fokus kami di Siola sekarang adalah screening kasus tertentu. Misalnya, urusan dokumen bagi warga negara asing (WNA) yang memerlukan KITAS atau sinkronisasi data akibat perbedaan nama pada dokumen yang berbeda,” tambah Eddy.
Namun, demi menjaga integritas data kependudukan, ada beberapa prosedur yang tetap mewajibkan kehadiran fisik. Penggantian foto KTP dan tanda tangan elektronik tetap harus dilakukan secara langsung di Siola untuk memastikan keabsahan identitas dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain.
Keberhasilan aplikasi Klampid ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya mulai beradaptasi dengan layanan berbasis digital. Namun, pemerintah tetap menyediakan personel khusus di tiga loket konsultasi di Siola untuk mendampingi warga yang masih menemui kendala teknis. (*)
