TOPMEDIA-Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menghadiri pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pertemuan strategis ini turut diikuti oleh seluruh Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI.
Dalam diskusi tersebut, beberapa isu penting menjadi fokus, mulai dari standar pelayanan minimal daerah, alokasi transfer ke daerah (TKD), hingga strategi penguatan pembangunan daerah.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian dalam APBN dan APBD, standar pelayanan minimal di daerah tetap harus terpenuhi.
Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kementerian Dalam Negeri akan menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait, seperti Kesehatan, Pendidikan, hingga PUPR. Dengan begitu, program prioritas bisa tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” jelas Bima.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bima Arya menekankan pentingnya kreativitas kepala daerah dalam mencari solusi baru tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah daerah, kata dia, dapat melakukan optimalisasi pajak melalui sosialisasi, analisis potensi, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, BUMD harus dikelola dengan pola pikir entrepreneur agar sehat, inovatif, dan mampu bersaing.
“BUMD harus punya jiwa entrepreneur, bisa memanfaatkan aset, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Dengan begitu, ekosistem ekonomi daerah bisa bergerak lebih dinamis,” ujarnya.
Eri Cahyadi menambahkan, rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak akan mengganggu standar pelayanan publik.
Namun, ia menekankan pentingnya pembagian TKD yang berbasis pada kekuatan fiskal masing-masing daerah.
“Tidak semua kota memiliki kemampuan fiskal yang sama. Ada kota dengan PAD hanya di bawah 35 persen, sementara Surabaya mencapai 72 persen. Karena itu, pembagian TKD harus proporsional sesuai kondisi fiskal daerah, bukan rata-rata,” jelas Eri.
Melalui forum APEKSI, Eri berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan atas inovasi yang dilakukan daerah, mulai dari pengembangan BUMD, pemanfaatan aset, hingga kolaborasi dengan swasta.
Semua langkah tersebut diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi lokal dengan sentuhan entrepreneurship dari kepala daerah.
“Dengan pendekatan kreatif, PAD meningkat, BUMD sehat, swasta bergerak, dan masyarakat pun merasakan manfaatnya,” pungkas Eri.
