TOPMEDIA – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi dampak ketidakpastian global. Salah satu upaya yang didorong adalah penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta kemungkinan menerapkan kembali kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Presiden menekankan pentingnya langkah proaktif dari pemerintah agar tidak terlena dengan kondisi yang saat ini relatif stabil. Ia menilai pengurangan konsumsi BBM harus mulai dipertimbangkan sebagai langkah antisipasi.
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tetapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan, situasi global yang berkembang di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Jika harga energi meningkat, dampaknya bisa merembet pada harga pangan. Karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai langkah pencegahan sejak dini.
Menurut Presiden, sejumlah kebutuhan pangan pokok nasional sebenarnya sudah diamankan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan percepatan berbagai program di sektor energi. Meski begitu, langkah penghematan BBM tetap dianggap penting untuk menjaga ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung kebijakan yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam menekan konsumsi energi. Negara tersebut menerapkan kebijakan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah maupun swasta serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan berbagai langkah penghematan lain, seperti mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen, menekan penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi pemakaian kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja negara, termasuk pembelian kendaraan baru, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Langkah efisiensi lain yang diambil antara lain menghentikan perjalanan luar negeri yang dibiayai negara serta membatasi anggaran untuk kegiatan seremonial.
Prabowo menegaskan, contoh tersebut hanya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji kemungkinan kebijakan serupa.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” kata Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat berjalan efektif sekaligus menekan penggunaan BBM. Karena itu, ia meminta para menteri koordinator membahas kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Prabowo.
“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” tambahnya.
Presiden juga menilai penghematan energi dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak meningkat. Pemerintah, kata dia, menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat potensi kebocoran serta ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, termasuk praktik administrasi yang kurang tepat.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah tengah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi atau GovTech yang disinkronkan di seluruh kementerian dan lembaga. Program tersebut dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
“Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita,” ucapnya.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap siaga menghadapi berbagai kemungkinan terburuk di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
“Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang,” pungkasnya. (*)
