TOPMEDIA – Alokasi kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) sektor laut pada 2026 mengalami penurunan menjadi Rp 4,74 triliun, dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,04 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menyebut penyusutan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Masyhud mengakui penurunan anggaran menjadi tantangan bagi instansinya dalam mengoptimalkan PSO yang tersedia. Namun, ia menegaskan pelayanan dan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama.
“Kami diminta untuk lebih mengefisienkan dan mencari bentuk baru tanpa mengurangi tugas. Konektivitas, keselamatan pelayaran, dan layanan tidak boleh dikurangi,” ujarnya dikutip dari Bisnis, Jumat (16/1/2026).
Secara perinci, terdapat lima layanan publik yang didukung PSO di bidang angkutan laut. Pertama yakni angkutan laut penumpang kelas ekonomi dengan anggaran Rp 2,97 triliun, lebih tinggi dari Rp 2,82 triliun pada 2025.
Subsidi ini dijalankan oleh 26 kapal dengan 26 trayek, melayani 75 pelabuhan singgah. Target layanan 616 voyage dengan 4,31 juta penumpang, turun dari realisasi 4,47 juta penumpang pada 2025.
Kemudian kapal perintis penumpang dengan anggaran Rp 1,1 triliun untuk 107 trayek dengan 107 kapal milik negara, melayani 486 pelabuhan di 28 provinsi. Target 3.639 voyage, 1,47 juta penumpang, dan muatan barang 882.747 ton.
Kapal Rede mendapat anggaran Rp48,5 miliar untuk 18 trayek dengan 18 kapal, melayani 56 pelabuhan singgah.
Untuk Tol Laut terdapat penambahan trayek dari 39 menjadi 41 dengan pola subsidi baru berupa titip kontainer.
Anggarannya Rp 524,95 miliar, namun beberapa kontrak trayek hanya berlaku hingga Oktober 2026 karena keterbatasan dana.
Terakhir yakni kapal ternak dengan anggaran Rp 80,94 miliar untuk 6 trayek dengan 6 kapal, melayani 5 pelabuhan muat dan 5 pelabuhan bongkar. Target 106 voyage dengan muatan 64.120 ekor hewan.
Meski anggaran PSO laut 2026 turun menjadi Rp 4,74 triliun, Kemenhub memastikan layanan penumpang, kapal perintis, tol laut, hingga kapal ternak tetap berjalan sesuai target.
Muhammad Masyhud menegaskan efisiensi tidak boleh mengurangi aspek keselamatan dan konektivitas pelayaran yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. (*)
