TOPMEDIA – Badan Pusat Statistik menerima pagu alokasi anggaran mencapai Rp 6,9 triliun pada 2026. Dari total pagu alokasi yang diterima, ada dana sebesar Rp 850 miliar yang saat ini statusnya diblokir.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, anggaran yang diblokir ini masuk dalam Rencana Output (RO) Khusus dan blokir anggaran untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden.
“Dari pagu alokasi yang sebesar Rp 6,9 triliun ada sebagian anggaran yang memang dimasukkan ke dalam RO khusus dan diblokir yaitu sebesar Rp 850 miliar. Ini pagu memang diblokir untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden,” ujar Amalia dalam rapat dengar pendapat, Rabu (28/1/2026).
Amalia mengatakan, dari pemblokiran anggaran tersebut, pagu anggaran yang dapat digunakan menjadi Rp 6,1 triliun di tahun ini. Anggaran tersebut akan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 3,71 triliun dan program penyediaan dan pelayanan informasi statistik Rp 2,39 triliun.
“Ini yang kami dimasukkan ke RO khusus dan diblokir Rp 850 miliar dengan PNBP Rp 30 miliar sehingga total pagu yang kami miliki dan ready to use itu Rp 6,1 triliun,” tambah Amalia.
Meski ada anggaran yang diblokir Amalia memastikan program-program krusial tidak akan terganggu, termasuk survei serta sensus ekonomi 2026. BPS tetap memprioritaskan kegiatan rutin yang menjadi tulang punggung data nasional.
“Oleh sebab itu kami selalu menjaga agar kegiatan statistik rutin penting akan selalu kami prioritaskan untuk dianggarkan, seperti untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENA sudah kami anggarkan, ada Survei Angkatan Kerja Nasional dan juga survei-survei penting lainnya, termasuk untuk Sensus Ekonomi 2026,” pungkanya. (*)
