TOPMEDIA – Hampir setahun pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menjadi pertanyaan masyarakat apakah akan ada evaluasi khusus di internal pemerintahan?
Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap Prabowo tidak menjadikan waktu sebagai patokan. Yang terpenting bagi Prabowo, kata Pras, yakni sejauh mana program-program berjalan.
“Kita nggak ada patokan satu tahun, nggak ada patokan enam bulan,” kata Prasetyo Hadi yang ditemui wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).
“Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala nggak, kalau ada kendala bagaimana kita cari jalan keluar,” lanjutnya.
Prasetyo Hadi menerangkan dengan tegas bahwa pemerintah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat dengan program-program yang bermanfaat.
Kemudian, Prasetyo menyebut kalau pemerintah belum puas dengan capaian saat ini.
“Jadi nggak ada patokan waktunya. Dan terus terang kita merasa memang belum puas,” ujarnya.
Seperti diketahui, Prabowo dan Gibran terpilih menjadi pemenang Pilpres 2024 lalu. Keduanya resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
Prasetyo juga bicara terkait bongkar pasang atau perubahan nomenklatur kementerian yang beberapa kali dilakukan Prabowo selama satu tahun menjabat.
Adapun nomenklatur itu terjadi di Kementerian Haji yang sebelumnya penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama, hingga Kementerian BUMN yang kini menjadi badan.
Pria asal Ngawi ini menepis anggapan bahwa perubahan nomenklatur itu fase dimana pemerintah masih mencari kekuatan.
“Kan dalam perjalanannya itu kan tidak mungkin, suatu perencanaan sejak awal itu sudah terlihat sempurna atau sudah digambarkan sempurna. Nah dalam perjalanannya kan kita menemukan bahwa, oh di sektor ini kita butuh perkuatan, oh di sektor ini terlalu besar kita butuh perampingan,” ujarnya.
Lanjut Pras, pada dasarnya penyempurnaan dan perbaikan terus dilakukan seiring berjalannya waktu.
Ia mencontohkan pondok pesantren ternyata banyak yang tidak memiliki izin bangunan, oleh karenanya pemerintah membentuk direktorat khusus menangani masalah tersebut.
“Contohnya, kita menemukan hampir sebagian besar pondok pesantren tidak memiliki izin bangunan. Kita lalai selama ini. Ya masak kemudian nggak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah pondok pesantren dari sisi keamanan bangunan?” ujarnya.
Ia berharap semua pihak melihat secara subtansif. Menurutnya, pembenahan hal yang wajar dan akan terus dilakukan untuk ke depan.
“Jadi cara berpikirnya itu adalah substantif, bukan kok kenapa sekarang tambah ini, seolah-olah seperti tidak ada perencanaan. Bagaimana kan sejak awal merencanakannya kita anggap sudah ideal, tapi dalam perjalanannya di sini masih butuh pembenahan,” ujarnya.
“Ibarat pemain bola, kita merasa sudah main jago semua. Ya latihan setiap hari belum tentu menang, begitu main ternyata kita harus lakukan perubahan, kita janji,” lanjut Prasetyo Hadi. (*)
