TOPMEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengumumkan bahwa pembangunan fisik gerai dan gudang untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan resmi dimulai pada 15 Oktober 2025.
Menurut Ferry, pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beroperasi secara optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai keberadaan fasilitas fisik seperti gudang dan gerai menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
“Fasilitas ini bukan hanya simbol, tetapi fondasi bagi koperasi agar benar-benar bisa menjadi pusat ekonomi rakyat di tingkat desa,” ujar Ferry.
Proyek Koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar setiap koperasi di desa dan kelurahan memiliki infrastruktur memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Adapun pembangunan fasilitas koperasi ini didanai melalui kombinasi anggaran APBN dan Dana Desa, serta membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Meskipun belum merinci berapa jumlah koperasi yang akan mendapatkan fasilitas di tahap awal, Ferry berharap proyek ini dapat diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh koperasi desa di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Ferry menjelaskan, pembangunan Koperasi Merah Putih akan didanai melalui kombinasi anggaran APBN dan Dana Desa, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan mikro. “Kami ingin membangun koperasi dengan ekosistem pendanaan yang beragam agar keberlanjutannya terjamin,” tambahnya.
Menanggapi program tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai langkah pemerintah ini dapat memperkuat rantai pasok dan distribusi ekonomi di tingkat desa, asalkan disertai sistem pengelolaan yang transparan.
“Pembangunan gudang dan gerai koperasi merupakan fondasi penting. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tata kelola dan manajemen koperasi agar fasilitas ini tidak menjadi proyek fisik semata,” ujar Bhima. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan manajemen dan digitalisasi bagi pengurus koperasi agar operasionalnya lebih efisien.
Ferry juga menegaskan, proyek ini akan dijalankan secara bertahap dengan target menjangkau seluruh desa di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal melalui sistem distribusi berbasis koperasi.
“Dengan dukungan infrastruktur yang kuat, koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia,” tutup Ferry.
Mandatori Tujuh Gerai Wajib Koperasi Desa
Pemerintah telah menetapkan bahwa setidaknya ada tujuh jenis gerai wajib yang harus dimiliki oleh setiap Kopdes. Fasilitas tersebut mencakup:
- Gerai Sembako.
- Apotek Desa.
- Klinik Desa.
- Kantor Koperasi (simpan pinjam).
- Pergudangan dan Logistik.
- Kegiatan usaha lain yang disesuaikan dengan potensi lokal desa.
Untuk mengakselerasi pembangunan dan operasional fasilitas ini, pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Kamis lalu. (*)
