TOPMEDIA – Pemerintah menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyebut bahwa koperasi bukan hanya instrumen ekonomi rakyat, tetapi juga solusi konkret dalam menjawab krisis perumahan di kota-kota padat penduduk.
Peran Koperasi dan Kolaborasi Multisektor
Ferry menyoroti peran Koperasi Jasa Jaringan Perumahan Rakyat (JAPRA) sebagai contoh nyata keterlibatan koperasi dalam pembangunan hunian di kawasan urban.
Untuk mendukung program strategis ini, ia menekankan pentingnya pendampingan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
“Penyelesaian krisis perkotaan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah, serta dunia usaha,” ujar Ferry dikutip, Rabu (8/10).
Kementerian Koperasi juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), dan berbagai gerakan rakyat lainnya dalam memperjuangkan hak dasar MBR, termasuk akses terhadap hunian, pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Program strategis yang diusung antara lain Kopdes Merah Putih, Koperasi Perumahan Rakyat, dan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Rakyat. Program Koperasi Perumahan Rakyat akan mendukung target Program Strategis Nasional (PSN) dalam penyediaan 3 juta rumah.
Hingga kini, sebanyak 22 koperasi perumahan telah difasilitasi melalui pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk model perumahan gotong royong di Yogyakarta, Jakarta, Pemalang, dan Gorontalo.
Sementara itu, program Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Rakyat bertujuan memastikan distribusi pangan berjalan efisien dan harga tetap terjangkau. Pemerintah juga mendorong produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh MBR.
Koperasi kini diposisikan sebagai pilar utama dalam pembangunan sosial-ekonomi perkotaan, khususnya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan dukungan LPDB, gerakan rakyat, dan sinergi lintas sektor, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak keadilan sosial dan ketahanan ekonomi di tengah tantangan urbanisasi.
Semangat gotong royong dan kemandirian menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
Jika kamu ingin versi ini dilengkapi dengan infografik distribusi koperasi perumahan, kutipan dari warga penerima manfaat, atau analisis dampak sosial program JAPRA, aku siap bantu menyusunnya lebih lanjut. (*)
