Scroll untuk baca artikel
Bonek Bule
TOP SAGU
TOP SAGU
TOP MEDIA
TOP NEWS

DPR Minta Kementerian ESDM Antisipasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

30
×

DPR Minta Kementerian ESDM Antisipasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan.
toplegal

TOPMEDIA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat. Ia mengingatkan, potensi kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) baik milik Pertamina maupun swasta harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan keresahan.

Menurut Putri, stabilitas distribusi energi adalah salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gangguan kecil saja dalam pasokan BBM bisa langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
“BBM adalah kebutuhan dasar, bukan hanya untuk rumah tangga, tapi juga untuk transportasi, industri kecil, hingga usaha menengah. Jika distribusi terganggu, dampaknya akan terasa luas dan cepat,” tegasnya di Jakarta.

HALAL BERKAH

Selain menyoroti ketersediaan, Putri juga mengingatkan soal keadilan dalam kebijakan distribusi. Saat ini, Pertamina memang mendominasi pasar dengan ribuan SPBU dan Pertashop yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, keberadaan SPBU swasta yang jumlahnya hanya sekitar lima persen juga tidak boleh diabaikan.
“SPBU swasta tetap berperan penting. Mereka memberi lapangan kerja, ikut melayani kebutuhan energi masyarakat, dan menjaga persaingan usaha. Maka, setiap kebijakan harus memikirkan keberlanjutan pelaku usaha swasta serta para pekerjanya,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Siapkan Rp5 Juta per RW untuk Kegiatan Gen Z Berbasis Pancasila

Politisi PAN itu menambahkan, pihaknya mendukung penuh kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas dan transparan.
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Pemerintah harus melakukan mitigasi yang matang dan menyosialisasikannya dengan baik. Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terjaga dan agenda besar Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada energi juga akan semakin kuat,” tutur Putri.

Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta perlu duduk bersama memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak. “Jika masyarakat merasa tenang dan yakin kebutuhan energinya terjamin, maka pembangunan ekonomi juga akan lebih kokoh,” pungkasnya. (*)

TEMANISHA.COM