HARI itu kantor Brajantara Group dipenuhi surat panggilan resmi. Bukan lagi sekadar somasi, melainkan gugatan perdata dari beberapa vendor besar.
Mereka menuntut pembayaran material yang sudah dipasok sejak enam bulan lalu. Jumlahnya miliaran rupiah.
Bram melempar tumpukan dokumen itu ke meja. “Kita tidak bisa lagi hanya janji, Ma, mereka menuntut lewat pengadilan. Kalau hakim memutuskan, aset perusahaan bisa disita.”
Mama menangis, wajahnya sembab. “Mama tidak sanggup, Mama tidak tahu ini akan sejauh ini.”
Bruno menatap Mama dengan marah bercampur kecewa. “Tidak tahu? Mama yang memulai semua ini. Setiap bulan Mama ambil uang kas perusahaan buat setoran arisan. Sekarang kita semua yang kena akibatnya!”
Papa menunduk, tak sanggup menatap siapa pun. Ia akhirnya berkata lirih. “Aku sudah mengajukan pinjaman ke bank tapi ditolak. Nama kita sudah masuk daftar hitam. Mereka tidak percaya lagi dengan Brajantara.”
Keheningan memenuhi ruangan. Kata “daftar hitam” itu terasa seperti vonis mati.
Aku, Brina, berusaha menahan air mata. “Lalu bagaimana dengan karyawan kita, Pa? Mereka sudah bekerja bertahun-tahun. Kalau perusahaan bangkrut, mereka semua kehilangan pekerjaan.”
Bram menepuk meja dengan tegas. “Kalau kita tidak segera ambil langkah hukum untuk restrukturisasi, kita bisa benar-benar pailit. Dan kalau itu terjadi, nama Brajantara akan hilang untuk selamanya.”
Di luar kantor, wartawan sudah menunggu. Berita di televisi menayangkan headline pedas: “Bisnis Besar Terancam Bangkrut Akibat Gaya Hidup Mewah Istri Pemilik.”
Foto Mama dengan tas branded terpampang di layar yang menjadi bahan ejekan publik.
Malam itu Mama berdiam diri di kamarnya dan tidak keluar sama sekali.
Sementara kami, anak-anaknya, duduk di ruang tamu dalam kebisuan. Rasanya seperti menunggu rumah ini runtuh sedikit demi sedikit.
Dan di dalam hati, aku tahu bahwa bayangan kebangkrutan bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang sebentar lagi mengetuk pintu.
(Bersambung ke Series 6: perusahaan benar-benar jatuh, aset mulai disita, dan keluarga harus menghadapi konsekuensi hukum dan sosial)
