TOPMEDIA – Dalam 10 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan masyarakat diklaim mengalami peningkatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil.
“Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Salah satu indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat tersebut terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.
Sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT pada bulan Februari 2025 4,76 persen. Sedangkan periode yang sama tahun 2024 lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.
Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.
Kemudian, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.
Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.
Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton. Purbaya juga menyoroti program-program prioritas Prabowo yang diyakini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.
Selain kesejahteraan masyarakat, Purbaya menyinggung soal kontribusi investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang secara konsisten terus meningkat hingga 2029.
Purbaya menyebut dibutuhkan percepatan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.
Hal itu akan diwujudkan dengan menguatkan peran swasta dan Danantara sebagai sovereign wealth fund, agar percepatan investasi tak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” kata dia.
Menurutnya, investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Secara paralel, APBN juga terus menggelontorkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dukungan itu diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan, di antaranya perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Dalam paparannya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. (*)
