TOPMEDIA – Pola kerja Kang (KDM) tak seluruhnya berjalan lancar dan mulus. Sebagai gubernur yang diusung partai politik (parpol), tentu akar politik tetap menjadi jeratan bagi siapapun yang menggelar terobosan, tentu akan berhadapan dengan oposannya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi salah satu contoh dari segala sorotan. Dia terancam dicopot dari jabatannya akibat larangan study tour.
Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) melemparkan ancaman. Mereka menilai aturan tersebut menyebabkan pelaku usaha wisata Jawa Barat terpuruk.
“Pelaku usaha kepariwisataan Jabar banyak yang terkapar karena larangan study tour. Order wisata sekolah menjadi sangat sepi, ditambah efek boikot dari sekolah luar Jabar. Kondisi ini berimbas juga pada usaha penginapan, UMKM, dan sektor lain terkait kepariwisataan,” ujar Herdis perwakilan SP3JB pada Rabu (27/8/2025).
Menurut SP3JB, kebijakan dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025 mengakibatkan 2.552 pekerja sektor pariwisata kehilangan pekerjaan hingga 1 Agustus 2025. Diperkirakan per akhir Agustus jumlah itu terus melonjak hingga 5.000 pekerja.
Wakil Ketua DPRD Jabar menilai ancaman pencopotan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat akibat larangan study tour nyaris tidak mungkin.
Menurut politisi asal PDIP Dapil Indramayu bahwa tidak ada aturan dan dasar hukum yang dilanggar dengan adanya kebijakan tersebut hingga harus dimakzulkan.
“Nggak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Ono seperti ditulis dalam artikel detik Jabar.
Menurut Ono Surono ST, larangan study tour justru disambut positif karena meringankan beban orang tua siswa. Meski, kebijakan tersebut berimbas buruk pada kelangsungan sektor pariwisata Jabar. Kendati demikian, Ono membuka ruang diskusi terkait sektor yang terimbas dengan data yang terinci.
“Misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun. Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD,” ujar Ono.
DPRD akan menindaklanjuti dampak larangan study tour, asalkan dengan data yang valid dan akurat. Nantinya, ruang diskusi bisa melibatkan dengan dinas terkait, semisal bersama dinas pariwisata, pendidikan, atau gubernur langsung. (*)
