TOMEDIA – Kenaikan harga plastik di dalam negeri saat ini tak lepas dari terganggunya pasokan bahan baku akibat konflik yang terjadi di Iran. Kondisi tersebut semakin terasa karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku plastik, yang porsinya mencapai sekitar 60 persen dari total kebutuhan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2026, nilai impor plastik dan bahan plastik Indonesia mencapai USD 873,2 juta. Angka ini turut memberi tekanan pada neraca perdagangan nasional.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa komoditas plastik dan bahan plastik menjadi salah satu penyumbang defisit terbesar pada neraca perdagangan nonmigas selama Januari hingga Februari 2026, dengan nilai mencapai USD 1,39 miliar.
“Impor plastik dan barang dari plastik atau HS 39 pada bulan Februari 2026 ini mencapai USD 873,2 juta,” ungkap Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/4).
Menurut Ateng, sebagian besar impor komoditas tersebut masih berasal dari sejumlah negara mitra utama. China menjadi pemasok terbesar dengan nilai USD 380,1 juta, disusul Thailand sebesar USD 82,7 juta, serta Korea Selatan senilai USD 66,7 juta.
Selain plastik, BPS juga mencatat bahwa komoditas impor terbesar selama Februari 2026 masih didominasi sektor mesin. Mesin dan peralatan mekanis beserta komponennya (HS 84) tercatat mencapai USD 3,74 miliar, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) sebesar USD 2,74 miliar, sementara plastik dan produk turunannya berada di angka USD 0,87 miliar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah, terutama naphta.
“Kita itu bahan baku plastik salah satunya adalah naphta. Naphta itu 60 persen kita impor dari Timur Tengah. Jadi kita terdampak dari bahan baku yang harus kita impor dari Timur Tengah,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor KSP, Istana, Jakarta, Rabu (1/4).
Ia menambahkan, dampak gangguan pasokan ini bukan hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga sejumlah negara di kawasan Asia. Beberapa produsen di Singapura, China, Korea Selatan, Taiwan, hingga Thailand disebut mengalami kondisi force majeure yang memengaruhi rantai distribusi.
“Sehingga yang kita impor plastik pun juga sedikit terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini mulai membuka peluang pasokan baru dari negara lain guna mengurangi ketergantungan terhadap Timur Tengah. Sejumlah negara seperti kawasan Afrika, India, hingga Amerika mulai dijajaki sebagai sumber alternatif bahan baku.
“Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika,” kata Budi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa proses peralihan sumber impor tidak bisa berlangsung cepat. Penyesuaian rantai distribusi dan kerja sama dagang tetap membutuhkan waktu agar pasokan kembali stabil. (*)
