TOPMEDIA – Di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, pemerintah mulai menyiapkan langkah besar menuju kemandirian bahan bakar nasional. Salah satu strategi yang kini didorong adalah pengembangan bioetanol sebagai campuran bensin, bahkan diproyeksikan menjadi pengganti bahan bakar konvensional seperti Pertalite dan Pertamax dalam jangka panjang.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar program pengembangan etanol terus dijalankan secara konsisten. Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan sumber daya dalam negeri.
“Arahan Bapak Presiden ini nggak boleh putus. Ini kalau konsisten 10 tahun ini bisa kita mandiri (tidak impor),” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan bensin campuran etanol 20 persen atau E20, yang berarti komposisinya terdiri dari 20 persen etanol berbasis nabati dan 80 persen bensin fosil. Kebijakan mandatori E20 sendiri ditargetkan mulai berlaku pada 2028.
Tak hanya berhenti di E20, pemerintah juga membuka peluang pengembangan menuju penggunaan etanol dengan kadar lebih tinggi, bahkan hingga E100 atau etanol murni.
Amran menjelaskan, teknologi kendaraan saat ini sudah memungkinkan penggunaan bahan bakar fleksibel melalui mesin Flexible Fuel Vehicle (FFV), sehingga kendaraan dapat menggunakan berbagai kadar campuran etanol.
“Artinya flexi itu bisa (etanol) 20 persen, bisa 70 persen etanolnya dan seterusnya bisa 100 persen. Tapi bisa juga 20 persen,” kata Amran.
Salah satu kekuatan utama program ini adalah melimpahnya bahan baku dari dalam negeri. Etanol dapat diproduksi dari molases atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan industri gula. Selama ini, bahan tersebut sebagian besar justru diekspor.
“Ini bisa dijadikan dan bisa meng-etanol 300 ribu,” tutur Amran.
Untuk mendukung realisasi program, pemerintah berencana melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara seperti PT Perkebunan Nusantara yang memiliki lahan tebu sebagai sumber bahan baku utama.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa penerapan E20 ditargetkan mulai 2028 sebagai bagian dari strategi menekan impor bensin nasional.
“Kami akan mendorong yang namanya etanol, E20 pada 2028,” ujar Bahlil.
Bahlil memaparkan, produksi bensin nasional pada 2025 hanya mencapai sekitar 14,27 juta kiloliter, sementara kebutuhan dalam negeri menembus 37,3 juta kiloliter. Selisih yang cukup besar tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 23,03 juta kiloliter bensin.
Pemerintah memandang pengembangan etanol sebagai langkah lanjutan setelah penguatan sektor pangan. Jika sebelumnya fokus utama adalah swasembada pangan, kini arah kebijakan diperluas menuju kemandirian energi berbasis hasil pertanian.
“Karena pangan selesai kita beralih ke energi. Dan ini sesuatu keberanian Bapak Presiden, mengambil langkah-langkah strategis, dan fundamental untuk merah putih,” tutup Amran.
Meski bukan solusi instan, program etanol diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang yang dapat mengubah peta energi nasional. Jika dijalankan secara konsisten, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sendiri untuk kebutuhan strategis bangsa. (*)
