TOPMEDIA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah cepat untuk merespons kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan menambah likuiditas di sektor perbankan. Pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp100 triliun ke bank-bank guna menjaga stabilitas pasar sekaligus menekan kenaikan yield yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kebijakan ini dilakukan menjelang periode libur Lebaran, di tengah kekhawatiran atas lonjakan yield yang dipicu dinamika global, termasuk ketegangan di Timur Tengah. Purbaya mengaku terus memantau pergerakan yield, bahkan dalam kenaikan kecil sekalipun, untuk memastikan kondisi pasar tetap terkendali.
Menurutnya, kenaikan yield sering kali berkaitan dengan terbatasnya likuiditas di perbankan. Karena itu, pemerintah memutuskan menambah dana ke sistem keuangan agar bank memiliki ruang lebih dalam mengelola likuiditas.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi kas negara yang ditempatkan di Bank Indonesia masih cukup besar, sekitar Rp400 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp100 triliun kemudian dialihkan ke perbankan, termasuk sebagian kecil ditempatkan di Bank Jakarta.
Langkah ini melengkapi kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah telah menempatkan sekitar Rp200 triliun di sejumlah bank Himbara. Dana tersebut sebagian besar disebut telah tersalurkan ke sektor riil.
Menariknya, untuk tambahan dana terbaru ini, pemerintah memberikan fleksibilitas kepada bank dalam pemanfaatannya. Purbaya mengakui bahwa dana tersebut tidak secara khusus diarahkan ke pembiayaan sektor riil, melainkan diharapkan digunakan untuk membeli SBN.
Strategi ini dinilai dapat membantu menekan yield. Dengan meningkatnya permintaan terhadap obligasi negara, harga SBN berpotensi naik sehingga imbal hasilnya bisa kembali turun.
Data menunjukkan bahwa yield SBN tenor 10 tahun memang mengalami kenaikan sejak awal tahun. Dari level sekitar 6,04 persen pada awal Januari 2026, kini naik menjadi sekitar 6,52 persen per Maret 2026.
Meski memberi kelonggaran untuk dana baru, Purbaya tetap mengingatkan bank agar tidak menggunakan penempatan dana sebelumnya untuk membeli SBN. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pemanfaatan dana tersebut guna memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. (*)
