TOPMEDIA – Persoalan penunggakan gaji tidak hanya sebatas persoalan yang sering dialami swasta. Ternyata di instansi pemerintah juga ada. Kali ini, tunggakan gaji mendera pegawai negeri.
Keluhan mengenai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum cair selama dua bulan mencuat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Abdul Wachid selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, menyampaikan adanya laporan dari sejumlah daerah terkait pegawai yang belum menerima haknya.
Wachid menilai persoalan ini tidak boleh berlarut dan meminta pemerintah segera membereskan hambatan administratif yang menghambat pencairan gaji.
Menurut politisi Gerindra ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) perlu mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Agama agar proses transisi pegawai berjalan lancar, terutama bagi ASN di daerah yang terdampak langsung.
Atas kondisi ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi hal itu. Dahnil membenarkan adanya kendala teknis, khususnya bagi pegawai yang baru dimutasi ke Kemenhaj.
Kata Dahnil, belum terbitnya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dari instansi asal sebagai penyebab utama gaji belum bisa dibayarkan.
“Ini dia sudah pindah Pak, ke Kementerian Haji dan Umrah, tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa, bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya, Pak,” jelas Dahnil.
Lanjut Dahnil, Ia menyayangkan kondisi tersebut karena berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai.
“Kan kami bilang ini zalim kalau begini, hak dua bulan gaji,” ungkap Dahnil.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Abidin Fikri juga menyoroti hal ini. Fikri menekankan pentingnya penanganan cepat karena persoalan ini menyangkut kebutuhan hidup ASN dan keluarganya.
Saking peliknya, Fikri mengatakan bahwa ada ASN terdampak yang bahkan menjual sepeda motornya untuk menyambung hidup.
“Ini memang harus cepat, Pak Wamen, Pak Menteri, karena ini menyangkut kehidupan mereka, sampai jual motor,” tegas Abidin Fikri.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) memastikan telah menunaikan kewajiban pembayaran gaji pegawai yang dialihkan ke Kemenhaj hingga Januari 2026.
Kamaruddin selaku Sekretaris Jenderal Kemenag memaparkan bahwa keterlambatan SKPP terjadi karena Surat Keputusan Pengangkatan dari Kemenhaj belum terbit, sehingga berdampak pada pembayaran gaji Februari 2026.
“Tidak ada pungli dalam proses usul penerbitan SKPP. Kemenag sepenuhnya mendukung transisi SDM (Sumber Daya Manusia) dari Kemenag ke Kemenhaj. Hanya, dinamika di lapangan memang ada kendala terkait penerbitan SK Pengangkatan dari Kemenhaj,” tegas Kamaruddin Amin , Kamis (12/2/2026), dilansir dari laman resmi Kemenag RI.
Kepala Biro Keuangan Kemenag Ahmad Hidayatullah ikut memberi penjelasan. Ia menjelaskan detail tentang pengajuan SKPP seharusnya sudah rampung pada 10 Januari 2026 agar pembayaran gaji Februari bisa langsung dilakukan oleh Kemenhaj. Namun, hingga batas waktu tersebut, berkas dari Kemenhaj belum lengkap di banyak wilayah.
Dengan begitu hal itu berdampak, sebagian SKPP belum terbit. Untuk mencegah keterlambatan lebih jauh, Kemenag telah menerbitkan Surat Sekjen Nomor B-0116/SJ/B.III.1/KU.00.1/01/2026 tertanggal 14 Januari 2026.
Melalui kebijakan ini, gaji ASN untuk bulan Januari tetap dibayarkan oleh Kemenag, sementara pembayaran gaji Februari diarahkan menjadi tanggung jawab Kemenhaj. (*)
