TOPMEDIA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Fauzan menegaskan bahwa pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam menentukan arah kemajuan bangsa.
Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi global, revitalisasi pendidikan tinggi menjadi agenda mendesak agar perguruan tinggi tetap relevan dan berdaya saing.
“Pendidikan adalah kunci dari segalanya. Hanya melalui pendidikan yang bermutu, bangsa ini dapat berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Prof Fauzan saat menyampaikan paparan di Surabaya, Sabtu (7/2).
Menurut dia, pendidikan tinggi harus ditempatkan sebagai pondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Perguruan tinggi tidak cukup hanya berfungsi sebagai institusi pengajaran, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan masyarakat melalui penguatan mutu akademik, riset, dan pengabdian.
Prof Fauzan mengungkapkan bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki 4.416 perguruan tinggi dengan lebih dari 303.000 dosen dan hampir 10 juta mahasiswa. Namun, dari sisi akses, tantangan masih cukup besar.
Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi secara nasional berada di kisaran 32 persen. Sementara itu, Jawa Timur mencatat APK sebesar 31,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional.
“Angka ini menunjukkan bahwa perlu upaya yang lebih serius untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau,” kata Prof Fauzan.
Ia menambahkan, pendidikan tinggi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tiga persoalan utama, yakni mutu, relevansi, dan akses. Ketiganya harus ditangani secara terpadu agar perguruan tinggi mampu berkontribusi optimal bagi pembangunan bangsa.
Revitalisasi Berbasis Data Empiris
Dalam konteks revitalisasi, Prof Fauzan menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut dia, revitalisasi tidak dapat dilakukan tanpa pijakan data yang kuat.
“Tidak ada alasan untuk tidak melakukan revitalisasi pendidikan tinggi. Revitalisasi memerlukan modal empiris berupa data yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan arah pengembangan perguruan tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung amanat Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa.
Dalam kerangka tersebut, perguruan tinggi dipandang sebagai penyangga utama peradaban dan pusat pembentukan karakter bangsa.
“Jika perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul, maka peradaban bangsa ini juga akan tumbuh menjadi peradaban yang unggul,” ucapnya.
Selain persoalan akses, Prof Fauzan menilai perguruan tinggi perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan Generasi Z. Generasi ini, menurut dia, memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pendidikan tinggi.
“Mereka menginginkan pendidikan yang memberikan keahlian spesifik, aplikatif, terhubung dengan dunia industri, serta memberikan kepastian dan keberlanjutan karier setelah lulus,” kata Prof Fauzan.
Pemerintah, lanjutnya, juga terus mendorong penguatan program studi berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), seiring kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut kompetensi tersebut.
Prof Fauzan menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan tinggi harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Perguruan tinggi dituntut untuk menciptakan keunggulan dan kebaruan, menghasilkan nilai kesejahteraan, serta membangun budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan.
“Keempat aspek tersebut menjadi kunci agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bertahan, adaptif, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya. (*)
