TOPMEDIA – Pemerintah mengkhawatirkan kepercayaan investor usai anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan mundurnya sejumlah pejabat sektor keuangan RI pada pekan lalu.
Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi efek buruk peristiwa tersebut.
Pemberitaan ekonomi RI ramai saat Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mundur pada Jumat (30/1) usai IHSG anjlok pada Rabu (28/1) pekan lalu.
Pada hari yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Wakil Ketua OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK, juga mengundurkan diri dari jabatannya.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa para pemain saham tidak perlu panik. Menurutnya, volatilitas jangka pendek merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar dan tidak mencerminkan perubahan pada fundamental ekonomi nasional.
Mantan perwira Kopassus ini memaparkan sejumlah usaha yang akan dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap para investor.
Terdapat beberapa langkah disiapkan dari revisi dan memperkuat ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten utama, mendorong peningkatan free float saham emiten, serta mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan dan memperkuat tata kelola.
Kemudian Luhut mengatakan jika pemerintah sejalan dengan usaha OJK dan BEI untuk menaikkan batas atas investasi saham bagi dana pensiun (dapen) dan perusahaan asuransi hingga 20%.
Sementara itu, istana juga bersuara melihat situasi lebam di pasar modal. Presiden Prabowo mengungkapkan jika pemerintah akan berdiri teguh untuk mendorong pengelolaan pasar keuangan.
Pemerintah berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan pasar modal Indonesia demi terciptanya iklim investasi yang transparan dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Minggu (1/2) lalu. (*)
