TOPMEDIA – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen. Optimisme ini ditopang oleh kenaikan permintaan domestik yang terus menguat seiring kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan bank sentral.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa efektivitas berbagai program stimulus pemerintah perlu diperkuat agar mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.
“Efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Selain itu, Perry menyebut investasi diperkirakan meningkat berkat program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA), yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.
Ia menambahkan, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan fiskal serta sektor riil pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diperkirakan lebih tinggi, didorong oleh membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal.
Lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi menunjukkan kinerja positif.
Secara spasial, pertumbuhan tinggi tercatat di Bali-Nusa Tenggara, diikuti Jawa dan Kalimantan. “Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7–5,5 persen,” kata Perry.
Perry menjelaskan bahwa perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat.
Pertumbuhan ekonomi global 2026 diperkirakan turun menjadi 3,2 persen dari 3,3 persen pada 2025. Faktor utama pelemahan berasal dari tarif resiprokal Amerika Serikat, kerentanan rantai pasok global, serta perlambatan permintaan di Jepang, Tiongkok, dan India.
Di sisi lain, prospek ekonomi AS membaik berkat investasi teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak.
Namun, pasar keuangan global masih menghadapi tekanan akibat defisit fiskal AS, tingginya yield obligasi pemerintah, serta eskalasi ketegangan geopolitik.
Perry menegaskan bahwa bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil harus terus bersinergi untuk menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan di 2026. (*)
