TOPMEDIA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Senin (5/1/2026), menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Jakarta memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik politik domestik sebuah negara berisiko menjadi preseden buruk bagi penegakan demokrasi dan kedaulatan negara yang mengancam stabilitas hukum internasional.
Melalui pernyataan resminya, Indonesia menegaskan bahwa langkah sepihak tersebut tidak hanya mengganggu perdamaian kawasan Amerika Latin, tetapi juga melemahkan sendi-sendi kedaulatan dan diplomasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh komunitas global.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” tulis Kemlu RI melalui akun resminya, Senin (5/1/2026).
Seperti diketahui, situasi di Venezuela memanas setelah pasukan militer AS, Delta Force, melancarkan serangan udara ke sejumlah instalasi militer dan sipil pada Sabtu (3/1/2026) dini hari. Operasi ini menewaskan sedikitnya 80 orang, termasuk sebagian besar tim pengamanan Presiden Nicolas Maduro.
Indonesia menyerukan agar semua pihak kembali ke meja perundingan dan menghormati hak rakyat Venezuela untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi asing.
Jakarta mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan warga sipil di tengah eskalasi.
“Komunitas internasional harus menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tegas pernyataan tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa militer AS telah membawa Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ke New York. Keduanya kini ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, atas tuduhan federal terkait perdagangan narkoba dan kerja sama dengan organisasi teroris. Dua tuduhan narco-terrorist yang dibantah keras oleh Maduro.
Pasca-insiden tersebut, Venezuela berada dalam status keadaan darurat nasional. Mahkamah Agung setempat telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pejabat presiden sementara. Di sisi lain, Caracas menuntut pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini, Senin (5/1/2026).
Ekspor Minyak Venezuela Lumpuh Total
Selain krisis kemanusiaan, ketegangan ini langsung memukul sektor energi. Laporan Reuters menyebutkan ekspor minyak Venezuela lumpuh total. Kapal-kapal tanker di pelabuhan utama, Jose, tertahan tanpa izin keberangkatan. Sementara kapal lainnya meninggalkan pelabuhan dalam kondisi kosong.
Kelumpuhan ini dikhawatirkan akan memaksa Venezuela memangkas produksi minyak mentahnya ke level terendah, yang berpotensi memicu guncangan pada harga minyak dunia jika blokade pengiriman minyak mentah dari negeri kaya minyak di benua Amerika ini terus berlanjut.
Hingga saat ini, posisi Indonesia tetap konsisten mendorong dialog dan pengendalian diri. Di mata Jakarta, penangkapan seorang kepala negara aktif oleh kekuatan militer asing di tanah kedaulatannya sendiri merupakan luka serius bagi tata krama internasional yang dapat memicu ketidakpastian global di masa depan. (*)
