TOPMEDIA – Pemerintah memastikan akan menghentikan impor solar mulai 2026, termasuk bagi badan usaha SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.
Kebijakan ini diambil seiring dengan proyeksi surplus produksi solar dalam negeri yang mencapai 4 juta kiloliter (kl).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa SPBU swasta nantinya wajib membeli solar dari kilang domestik.
“Sebenarnya yang dimaksud dengan penghentian impor itu ya termasuk swasta. Jadi artinya kita tidak impor lagi, swasta kalau mau beli silakan beli produk dari kilang dalam negeri,” ujar Laode di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Surplus solar dipicu oleh implementasi mandatory biodiesel 50% (B50) yang akan dimulai tahun depan.
Selain itu, beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari menjadi 360.000 bph.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menambahkan bahwa tren penurunan impor solar sudah terlihat sejak penerapan biodiesel 40.
“Maka yang selama ini kita masih ada impor solar untuk campurannya itu, sudah bisa kita surplus, bahkan capai 4 juta kiloliter,” jelas Elen beberapa waktu lalu.
Kementerian ESDM juga tengah melakukan uji jalan program bahan bakar nabati B50 sejak awal Desember 2025.
Uji coba ini menggunakan dua jenis solar, yakni konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm.
“Langkah ini bukan hanya soal energi, tetapi juga penghematan devisa dan penguatan ekonomi nasional,” pungkas Laode.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyebut hasil uji laboratorium menunjukkan kinerja mesin tetap optimal.
“Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar, dan hasilnya menunjukkan performa kendaraan tetap baik,” kata Eniya.
Indonesia kini menjadi pengguna biodiesel terbesar di dunia dengan produksi meningkat dari 8,4 juta kl pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kl pada 2025.
Program mandatori biodiesel disebut mampu menghemat devisa sekitar USD 10,6 miliar per tahun, menciptakan lebih dari 41.000 lapangan kerja, serta menekan emisi CO₂ hingga 15,6 juta ton sepanjang 2025. (*)
