TOPMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait munculnya bibit siklon tropis 93S. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan bahwa setiap informasi dari BMKG harus disikapi secara serius dan berbasis kajian ilmiah.
Menurut Huda, respons pemerintah terhadap potensi cuaca ekstrem seharusnya mengedepankan pendekatan saintifik, terutama menyangkut perkembangan bibit siklon tropis di wilayah timur Indonesia. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi, seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah di Sumatera.
Berdasarkan kajian BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang laut tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi ini dinilai membahayakan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir maupun para pengguna transportasi laut.
Huda menyebut masyarakat di pesisir selatan Jawa Timur, Bali, dan NTT perlu mendapatkan peringatan dan perlindungan ekstra menghadapi kemungkinan cuaca buruk, mulai dari badai hingga banjir rob yang berisiko menimbulkan kecelakaan di laut.
Tak hanya itu, bibit siklon 93S juga diperkirakan membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Situasi tersebut meningkatkan potensi terjadinya banjir bandang serta tanah longsor di daerah rawan.
Ia mengingatkan agar wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap longsor mendapatkan perhatian khusus, sehingga kejadian serupa seperti bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak terulang.
Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak terburuk dari fenomena ini. Sistem peringatan dini, menurutnya, perlu disesuaikan dengan kearifan lokal agar mudah dipahami dan cepat direspons oleh masyarakat.
“Peringatan bisa disampaikan melalui berbagai cara yang dekat dengan warga, seperti sirene, pengeras suara di tempat ibadah, atau kentongan. Dengan begitu, masyarakat bisa segera mengungsi saat kondisi darurat terjadi,” ujarnya.
Selain peringatan dini, pemerintah juga diminta menyiapkan titik-titik evakuasi di kawasan rawan bencana agar warga memiliki tempat aman sebelum dipindahkan ke lokasi pengungsian. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, serta BPBD di daerah untuk menghadapi segala kemungkinan.
Sebelumnya, BMKG melaporkan adanya bibit siklon tropis 93S di perairan selatan Nusa Tenggara Barat yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG, Miming Saepudin, menyampaikan bahwa bibit siklon tersebut mulai terdeteksi pada 11 Desember 2025 pagi waktu setempat. (*)
